Politik & Pemerintahan

PPKL Kota Probolinggo Minta Penyekatan Dibuka


PROBOLINGGO – Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PPKL) Kota Probolinggo menyatakan sikap. Mereka meminta jalur protokol yang disekat mulai Rabu (7/7) sore lalu dibuka. Sebab, penyekatan itu berdampak buruk terhadap ekonomi PKL.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua PPKL Munadi, Kamis (8/7) siang. Menurutnya, kondisi PKL sudah kembang-kempis akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Kini diperparah oleh penyekatan Jalan Panglima Sudirman.

Tidak hanya PKL di pinggir jalan protokol yang terdampak. Mereka yang berjualan di trotoar Jalan dr Soetomo juga bernasib sama. Meski ada sebagian yang buka, namun dagangannya tidak laku. Sebab, tidak ada pengendara yang bisa lewat di jalan tersebut. 

Karenanya, PPKL meminta Walikota, Dandim 0820 dan Kapolres Probolinggo Kota agar membuka jalur yang disekat. “Penyekatan perlu dipertimbangkan dipikirkan kembali,” ujar Munadi.

Sebab, selain berdampak buruk terhadap penghasilan anggotanya, Munadi menilai  penyekatan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat ini tanpa persetujuan DPRD. “Benar PPKM Darurat sudah kesepakatan pemerintah pusat hingga daerah. Kami menduga tanpa pertimbangan dari DPR sampai DPRD, sebagai kepanjangan tangan masyarakat,” katanya.

Perlu diketahui, lanjut Munadi, pedagang kecil sejak pandemi berlangsung banyak yang nyaris gulung tikar karena sepi pembeli. Beban hidup tidak bisa diselesaikan dengan cara penguatan mental dan spritual.

Kata Munadi, PKL mau saja diminta berdiam diri di rumah. “Asal kebutuhan dasarnya dipenuhi sebagaimana diatur dalam UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Burung disangkar saja dikasih makan,” tandasnya.

Keluhan serupa disampaikan Ahmad Saifi, pemegang salah satu merk smart phone. Ahmad yang membawahi beberapa sales minta agar pemerintah tidak hanya bisa melarang. “Pikirkan juga petugas sales kami. Kalau toko tempat kami bekerja ditutup, pekerja kami dapat gaji dari mana?” katanya.

Ahmad menyatakan, anak buahnya digaji berdasarkan jumlah produk yang dijual. Jika toko ditutup, maka mereka tidak bisa berjualan dan tidak mendapat persentase dari hasil penjualannya. “Beri kami solusi. Jangan hanya bisa melarang,” ungkapnya.

Ahmad Saifi kemudian menceritakan, petugas Satgas Covid-19 meminta toko ponsel  tempatnya bekerja itu ditutup pada Rabu (7/7) sore. Alasannya, toko yang menjual barang yang tidak esensial atau bukan sembako, dilarang buka selama PPKM darurat berlangsung. “Kemarin pukul 17.00 petugas menyuruh ditutup. Ya, kami tutup. Sekarang kami buka lagi. Tapi percuma, sepi enggak ada pembeli blas,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Satpol PP Aman Suryaman menyatakan, pihaknya telah meminta toko ponsel di Jalan dr Soetomo ditutup. Sebab menurutnya, di masa darurat PPKM yang boleh membuka hanya toko yang berjualan barang eesnsial dan kritikal. “Kami hanya menjalankan dan melaksanakan tugas. Yang boleh buka itu toko yang jualan produk esensial,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel