Politik & Pemerintahan

Pemkab Probolinggo Tetapkan 14 OPD WFH Total


PROBOLINGGO – Status darurat Covid-19 yang diberlakukan pemerintah pusat di pulau Jawa dan Bali selama 3 – 20 Juli, ditindaklanjuti Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana Sari. Ada 14 organisasi perangkat daerah (OPD) non esensial di lingkungan Pemkab Probolinggo yang ditetapkan menerapkan WFH (Work From Home) total.

Hal tersebut tercantum dalam surat edaran Bupati Probolinggo tentang penyesuaian system kerja pegawai aparatur sipil Negara (ASN) pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Covid-19 di wilayah Jawa-Bali. Surat edaran tersebut  ditandatangani oleh Bupati Tantri pada 2 Juli lalu.

Dengan adanya surat edaran tersebut, seluruh ASN di 32 OPD yang berada di bawah wilayah administrasi Kabupaten Probolinggo melakukan penyesuaian sistem kerja sesuai dengan klasifikasi yang diberikan.

Sebanyak 8 OPD berklasifikasi kritikal, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Satpol PP, Bakesbangpol, BPBD, Puskesmas, RSUD Tongas, dan RSUD Waluyo Jati. Seluruh ASN di 8 OPD tersebut wajib melaksanakan tugas pelayanan dari kantor atau work from office (WFO).

Sedangkan 10 OPD berklasifikasi esensial seperti Diskotikdansa, Bankeuda, DKPP, DPKH, Diskan, DPM-PTSP, Dispendukcapil, Disperindag, Disnaker, dan DLH, sebanyak 25 persen ASN-nya wajib melaksanakan WFO. Sisanya yang 75 persen dapat melaksanakan tugas kerjanya dari rumah  (WFH).

Adapun 14 OPD yang seluruh ASN-nya melaksanakan WFH alias melaksanakan tugas pekerjaan dari rumah yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Disporaparbud, Disperkimtan, DPUPR, Dispendik, Dinsos, Dinkop, DPMD, Diapersip, DPPKB, Bappeda, dan BKD.

Dalam arahannya, Bupati Tantri menyampaikan bahwa penyesuaian sistem kerja ASN tersebut dilakukan sebagai langkah nyata penerapan PPKM di lingkungan Pemkab Probolinggo. Pasalnya, angka penularan Covid-19 di Kabupaten Probolinggo terus meningkat dan bahkan telah ada belasan ASN Pemkab Probolinggo dari sejumlah OPD yang dinyatakan positif Covid-19.

“Ada pengklasifikasian OPD untuk melakukan layanan pemerintahan berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, esensial, dan non esensial. Sehingga meskipun OPD di sektor non esensial seluruh ASN-nya melaksanakan WFH, namun tidak akan mengganggu fungsi pelayanan utama kepada masyarakat karena OPD di sektor kritikal dan esensial lainnya yang masih melaksanakan WFO,” ujarnya, Selasa (6/7).

Lebih lanjut, Bupati Tantri menyampaikan bahwa aturan penyesuaian sistem kerja ASN di masa PPKM tersebut juga berlaku bagi seluruh ASN di 24 pemerintah kecamatan di kabupaten Probolinggo. Dua puluh empat pemerintah kecamatan itu dimasukkan dalam pengklasifikasian sektor esensial sehingga 25 persen pegawai ASN-nya harus tetap menjalankan WFO dan 75 persen lainnya melaksanakan WFH.

“Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office) tetap harus mengutamakan dan menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, para pegawai dan pimpinan OPD juga tetap harus memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja yang sudah ditentukan, agar target kinerjanya tercapai,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Tantri juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah  untuk melakukan penyederhanaan bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Disamping itu juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja OPD.

“Gunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi dan buka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan dan  pastikan bahwa output produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline, tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” katanya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel