Politik & Pemerintahan

Bupati Tantri Pantau PPKM Darurat di Perkantoran


KRAKSAAN – Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari kemarin (5/7) melakukan pemantauan langsung terhadap penerapan PPKM darurat di wilayah perkantoran. Hasilnya, Bupati Tantri mengaku cukup puas dengan penerapan PPKM darurat di perkantoran. 

Bupati Tantri menyatakan, sesuai aturan yang berlaku pada PPKM darurat ini, perkantoran hanya dibatasi maksimal 25 persen dari pegawai yang tetap aktif ke kantor (work from office/WFO) saban harinya. Sedangkan 75 persennya harus bekerja dari rumah (work from home/WFH).

“Titik pertama kami tadi ke MPP (Mal Pelayanan Publik) sebagai pusat pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo. Kami melihat tidak ada masalah meski yang diperbolehkan hanya 25 persen dari total populasi kantor,” kata Bupati Tantri, Senin (5/7).

Bupati berharap, semua pihak mendukung PPKM darurat ini agar masa PPKM darurat tidak berlangsung dalam masa yang cukup panjang. Terlebih, dengan adanya PPKM darurat ini, tingkat kesembuhan Covid-19 bisa semakin membaik.

“Saya harap masyarakat tetap tertib, masyarakat bisa memahami PPKM darurat ini, sehingga PPKM darurat ini tidak perlu lama-lama. Jangan samapi PPKM darurat ini diperpanjang, oleh perilaku masyarakat yang belum mampu untuk menahan diri atau belum mampu bersabar, karena sebetulnya semua kembali pada masyarakat,” terangnya.

Selain itu, Bupati Tantri juga mengungkapkan bahwa dari berbagai lokasi yang sudah dikunjunginya selama penerapan PPKM darurat ini, pihaknya menemukan berbagai macam fakta. Salah satunya, masih ada masyarakat yang belum pernah mendengar istilah PPKM darurat.

“Ada yang telah mendengar PPKM darurat, tetapi tidak paham aplikasinya seperti apa. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan itu tidak paham, makanya ini yang harus dikuatkan, termasuk media juga perlu membantu,” ujarnya. (ay/iwy)


Bagikan Artikel