Politik & Pemerintahan

Lagi, Pemkot Probolinggo Terbitkan SE Jam Operasional


PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo dalam sehari menerbitkan dua Surat Edaran (SE). Masing-masing ialah SE nomor 510/736/425.106/2021 tentang Penutupan Pasar Sabtu-Minggu (Tugu), dan SE nomor 510/735/425.106/2021 tentang pemberlakuan jam operasional tempat usaha.

Kedua SE tersebut diterbitkan DKUPP tertanggal 30 Juni 2021 dan ditandatangani Kepala DKUPP Fitriawati Jufri. Dua SE tersebut diterbitkan dengan pertimbangan kasus Covid-19 di Kota Probolinggo akhir-akhir ini meningkat.

SE nomor 510/735/425.106/2021 berisi pemberlakuan jam operasional tempat usaha. Pengelola/pemilik/pelaku ekonomi/pengusaha selain apotek dan layanan kesehatan jam operasionalnya dibatasi buka pukul 07.00 dan tutup pukul 20.00.

Kepala DKUPP Kota Probolinggo Fitriawati Jufri mengatakan, dua SE tersebut dibuat sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19, yang akhir-akhir ini meningkat. Menurutnya, dua SE tersebut berlaku mulai 30 Juni 2021 sampai batas waktu yang tidak ditentukan, menunggu Kota Probolinggo dinyatakan zona kuning. “Jika kondisinya membaik, kami buka lagi,” katanya.

Disebutkan, selain pembatasan jam atau waktu jualan, dalam SE tersebut juga tertera pengurangan jumlah pengunjung. Pedagang makanan dan minuman jam bukanya mulai pukul 07.00 pagi sampai pukul 20.00. Sedangkan jumlah pengunjung yang di SE sebelumnya 50 persen, di SE terbaru menurut Fitriawati dibatasi 25 persen.

“SE ini berlaku untuk semua pedagang atau penjual. Mereka yang jualan sistem take away atau dibungkus, sama. Harus tutup pukul 20.00. Yang melanggar SE kan urusannya Satpol PP. Jadi nanti bakal operasi bersama Satpol PP,” katanya.

Dalam SE nomor 510/735/425.106/2021 ini ada pernyataan menarik. Yakni bahwa SE nomor 510/735/425.106/2021 yang diterbitkan DKUPP ini mencabut SE Walikota nomor 066/741/425.106/2021 tertanggal 15 Februari 2021. SE Walikota yang juga mengatur jam operasional tempat usaha itu bisa dicabut oleh SE DKUPP.  

Dengan adanya SE terbaru dari DKUPP maka kelompok usaha warung, kedai, kafe, harus patuh kembali ke batasan jam operasional lama, yaitu tutup jam 20.00. Sebelumnya, melalui revisi SE Walikota, sempat ada kelonggaran jam operasional, dibolehkan tutup jam 21.00. Lantas bagaimana respons para pelaku usaha terhadap SE terbaru DKUPP?

 Agus Hariyanto selaku ketua Paguyuban Kafe Kedai Warung & Resto (Paketo) saat dikonfirmasi kemarin masih enggan berkomentar. Alasannya, hingga kemarin dirinya  belum menerima SE tersebut. “Maaf, kami belum bisa mengomentari. Ya, karena kami belum menerima SE itu,” katanya.

Meski kelak mendapat SE baru dari DKUPP itu, Agus menyatakan tetap tidak bisa langsung menanggapi. Pria yang juga memiliki kerajinan batik tersebut masih akan berkoordinasi dengan anggota Paketo. “Ya, kami harus bertemu dulu, membahas SE itu. Baru  kami bisa berkomentar,” tambahnya.

Sedangkan Ketua Paguyuban Pedagang Kreatif (PPKL) Munadi sampai kemarin masih berhasil dihubungi Koran Pantura. Begitu juga dengan sekretarisnya, Eko Hardiyanto. (gus/iwy)


Bagikan Artikel