Politik & Pemerintahan

Pemkab Probolinggo Siap Hadapi Polemik Pilkades di PTUN


KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mempersilakan 2 eks cakades yang merasa belum puas dengan hasil Pilkades 2 Mei lalu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, polemik pilkades yang terjadi di Desa Jatiadi, Kecamatan Gending dan Desa Betek, Kecamatan Krucil bisa segera tuntas.

Kasubag Bantuan Hukum Adhy Catur Indra mengatakan, pada Pilkades lalu  pelaksanaannya sudah sesuai dengan regulasi yang ada, yakni Perbup nomor 1 tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Jadi, termasuk Pilkades Betek dan Jatiadi, merupakan hasil praktik demokrasi yang sah.

“Kalau memang keberatan dengan pilkades lalu, silakan ke pengadilan biar jelas. Di forum itu semuanya jelas, tidak ada yang bisa disembunyikan,” kata Adhy, Kamis (24/6).

Menurutnya, pihaknya siap menghadapi jika persoalan ini di bawa ke PTUN. Sebab hal ini sudah merupakan jalan yang bisa ditempuh oleh 2 eks cakades tersebut untuk melakukan gugatan atas ketidakpuasannya terhadap pelaksanaan pilkades. “Dalam regulasinya, penyelesaian persoalan pilkades ini maksimal 30 hari pasca pemungutan suara. Jadi kalau memang belum puas, silakan ke pengadilan,” ujarnya.

Ia menilai, polemik di 2 desa tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara beraudiensi ke kantor DPRD. “Pada akhirnya, hal ini hanya bisa diputuskan oleh pengadilan. Mari uji di pengadilan,” terangnya.

Meski polemik di 2 desa ini nantinya tetap dibawa ke pengadilan, pihaknya akan tetap melaksanakan pelantikan pilkades sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, termasuk di 2 desa yang sedang berpolemik tersebut. “Tetap kami lantik sesuai jadwal, karena kami juga harus melindungi hak-hak dari kades yang terpilih itu, tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya pada Rabu (23/6) lalu 2 eks cakades asal Betek dan Jatiadi, bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor DPRD setempat. Mereka meminta rekomendasi agar pelantikan kades hasil pilkades serentak di Desa Jatiadi dan Betek ditunda. Selain itu, keduanya memastikan akan membawa polemik ini ke PTUN. (ay/iwy)


Bagikan Artikel