Politik & Pemerintahan

Sebut Kondisi Memanas, Cakades Gagal Minta Pelantikan Kades Terpilih Ditunda


PAJARAKAN – Dinamika pasca pilkades serentak 2 Mei lalu masih berlanjut. Para kades terpilih hasil pilkades serentak itu akan segera dilantik. Namun Rabu (23/6) ada dua cakades gagal yang mendatangi DPRD dan minta agar pelantikan dua kades ditunda.

Dua orang calon kepala desa (cakades) yang gagal terpilih pada pilkades serentak 2 Mei lalu, kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (23/6). Dua cakades  itu adalah Sawar, cakades dari Desa Betek, Kecamatan Krucil, dan Saniman, cakades dari Desa Jatiadi, Kecamatan Gending.

Kedatangan keduanya kemarin ditemani langsung oleh kuasa hukumnya, Musthofa. Mereka datang dan langsung menuju ke ruangan Komisi I. Selanjutnya, mereka meminta kepada DPRD untuk membuat rekomendasi agar pelantikan dari 2 desa tersebut ditunda.

“Kondisi di 2 desa ini sampai saat ini masih panas. Makanya kami meminta agar dewan bisa membuat rekomendasi khusus 2 desa ini untuk ditunda pelantikannya,” kata Musthofa.

Ia meminta DPRD dan Pemkab Probolinggo tidak hanya memandang dari sisi hukum untuk polemik di dua desa ini, namun juga memperhatikan dari sisi sosial. Sebab menurutnya, dalam setiap gelaran pilkades ada kemungkinan terjadinya konflik antar masyarakat.

“Stabilitas dan konflik horizontal itu tolong dihitung. Beliau-beliau ini (cakades, red) tokoh masyarakat, pendukungnya ribuan. Jadi mohon beri kesempatan untuk mengambil langkah hukum, dan dipending dulu pelantikannya,” ujarnya.

Musthofa juga menyebutkan bahwa pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu dilakukannya untuk memperjuangkan hak konstitusional dari keduanya untuk mendapatkan keadilan.

“Sejak awal kami sudah berkomitmen akan membawa persoalan ini ke pengadilan, kami akan terus cari keadilan. Kalah menang itu urusan belakangan,” ucapnya.

Sebelumnya, kedua calon tersebut sudah mendatangi DPRD setempat pada Rabu (16/3) lalu. Keduanya mengadu kepada dewan karena menduga pilkades di 2 desa tersebut terjadi kecurangan.

Sementara itu, pimpinan DPRD Lukman Hakim mengatakan pihaknya selalu siap untuk menampung aspirassi dari masyarakat, termasuk dari kedua cakades tersebut. Namun, dalam menentukan sesuatu, ia tidak bisa melakukannya tanpa persetujuan kolektif DPRD.

“DPRD ini sifatnya kolektif kolegial. Tentunya untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut (penundaan pelantikan, red) kami harus rapat dulu dengan unsur pimpinan DPRD yang lain, termasuk dengan Komisi I,” ujar Lukman Hakim.  (ay/iwy)


Bagikan Artikel