Politik & Pemerintahan

Nota Penjelasan LPJ APBD 2020 Dibahas


PAJARAKAN – Sidang paripurna kembali digelar di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (16/6) pagi. Agenda sidang tersebut adalah pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2020 oleh DPRD bersama Pemkab Probolinggo.

Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD setempat Oka Mahendra Jati Kusuma. Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono sebagai perwakilan dari pihak eksekutif. Selain itu, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo juga hadir.

Sidang diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020.

Agenda selanjutnya adalah pembacaan nota Penjelasan Bupati oleh Sekda Soeparwiyono. Ia memaparkan pendapatan daerah maupun belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2020.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2020 terebut sebelumnya telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yakni sejak 23 Maret hingga 21 April 2021 lalu.

Pada 21 Mei 2021 lalu telah diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2020 oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Jawa Timur. Hasilnya, Kabupaten Probolinggo kedelapan kalinya secara berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan hal tersebut, Oka Mahendra Jati Kusuma mengatakan, perolehan opini tertinggi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras semua pihak. baik  unsur ksekutif, legislatif, masyarakat dan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Selanjutnya besok (hari ini, red) akan diteruskan dengan Pembahasan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi Terhadap Nota Penjelasan Bupati Terhadap Raperda Tentang LPJ Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 tersebut,” ujarnya. (ay/adv)


Bagikan Artikel