Politik & Pemerintahan

Beroperasi sejak 2003, Ada 10 Tower Telekomunikasi Tidak Berizin


PROBOLINGGO – Ada 10 menara telekomunikasi STDR di Kota Probolinggo yang tidak memiliki izin. Hal tersebut diungkap Syaiful Rohman dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo dengan sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Senin (14/6) sekitar pukul 10.30.

Rapat Banggar itu agendanya membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. Rapat ini dilangsungkan di gedung utama DPRD.

Syaiful Rohman, salah seorang anggota Banggar menyatakan terdapat 10 menara telekomunikasi yang beroperasi di Kota Probolinggo ternyata tidak berizin. Politisi PKS tersebut menyayangkan hal itu terjadi dan tidak diketahui OPD terkait.

“Kalau 2 menara tidak diketahui tak berizin, wajar dan bisa dimaklumi. Ini 10 menara yang tak memiliki izin,” tegas pria yang menjabat ketua DPD PKS Kota Probolinggo itu.

Selanjutnya, Syaiful Rohman meminta pemkot atau OPD terkait mengkroscek tower atau menara yang tidak memiliki izin tersebut. Terutama posisinya ada di mana dan sejak kapan beroperasi, hingga siapa pemiliknya.

Selain soal tower telekomunikasi tidak berizin, kemarin Syaiful Rohman juga mengungkap agar bendahara BOS (Biaya Operasional Sekolah) ditertibkan. Sebab menurutnya, ada 15 bendahara sekolah atau BOS yang namanya tertulis di SK wali kota, namun guru atau orang yang ditunjuk menjadi bendahara tidak ada.

Dengan begitu, kata Syaiful Rohman, di sekolah tersebut tugas dan fungsi bendahara tidak jalan. “Bendaharanya tidak jelas atau kabur. Fungsi bendahara tidak mungkin jalan,” ujarnya.

Menurutnya, dari 15 bendahara BOS, ada 5 yang bukan orang yang namanya tertera di SK walikota. “Lebih parahnya, saat ditanya, kepala sekolah mengaku tidak tahu. Temuan ini saya baca di LHP BPK RI. Saat ditanya petugas BPK RI, kepala sekolahnya bilang tidak tahu,” katanya.

Syaiful heran sampai ada kepala sekolah yang menjawab tidak tahu. Agar hal seperti ini tidak terulang ke depan, Syaiful berharap ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maskur  lebih teliti dan tertib administrasi.

Terkait temuan BPK RI tentang bendahara BOS yang disampaikan Syaiful Rohman, OPD terkait tidak memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi. Namun, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi  tentang temuan tersebut. “Ok, nanti kita rekomendasi soal itu,” ujar Ketua DPRD Abdul Mujib.

Sedangkan tentang 10 tower telekomunikasi tak berizin, Plt Kepala Dinas Kominfo Pudjo Agung Satrio membenarkan. Menurutnya, 10 tower yang dimaksud sudah lama tak memiliki izin, namun tetap beroperasi. “Itu sudah lama tak berizin. Sejak 2003 sampai sekarang,” jelasnya

Dalam kesempatan itu, Pudjo menyebut tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berada di Dinas PUPR. Dalam kesempatan itu, ia berharap ada pembagian tugas, terutama soal penarikan PAD. “IMB-nya Dinas PUPR. Nanti kami kroscek lagi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Nasution menyatakan heran ada tower telekomunikasi tanpa izin dari tahun 2003 sampai sekarang tidak ada yang tahu. Malah yang mengatahui petugas BPK RI.

“Kalau sejak tahun 2003, berarti saat zaman walikotanya Pak Banadi Eko. Sejak saya jadi anggota DPRD periode pertama 1999-2004. Berarti bukan kesalahan pemerintah sekarang. Ada beberapa wali kota,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel