Politik & Pemerintahan

NasDem Tuding RPJM Kota Probolinggo Copy Paste


PROBOLINGGO – Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi menuding naskah atau draft Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Probolinggo hanya menyalin atau copy paste. Sebab, RPJM yang disusun 5 tahun sekali tersebut  banyak kesalahan dan datanya tidak lengkap.

Hal tersebut diungkap Sibro Malisi kepada wartawan, Senin (7/6) siang. Menurutnya,  ada beberapa kesalahan draft RPJM yang disusun pemkot. Di antaranya, RPJM memuat definisi desa. Padahal, di Kota Probolinggo tidak ada desa.

Kesalahan berikutnya menurut Sibro ialah data jumlah penduduk yang disajikan tidak sama dengan grafiknya. Data jumlah penduduk tahun 2020, sedangkan grafiknya tahun 2019. Bagi Sibro, kesalahan seperti ini sungguh ironis.

Kesalahan selanjutnya tidak disajikannya perkembangan jumlah sertifikat tahun 2020. “Tidak mungkin BPN (Badan Pertanahan Nasional) di tahun 2020 tdak menerbitkan sertifikat sama sekali,” tegas politisi Partai NasDem yang juga menjabat ketua Komisi II ini.   

Sibro menyebutkan, di dalam draft RPJM itu ada kesalahan prinsip. RPJM masih menyebut nomenklatur Dinas Kesehatan. Padahal, mulai 2019 telah berubah menjadi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. “Ini membuktikan naskahnya hasil copy paste,” tandasnya.

Selain itu juga karena terjadi kesalahan penulisan. Seharusnya, dalam setiap halaman tulisannya rata kanan dan kiri. Namun, dalam naskah yang diterima Sibro ada yang rata kiri. Sekali lagi, Sibro menyebut kesalahan tersebut menjadi cerminan kalau naskah itu hasil copy  paste. “Kesalahan yang lain, banyak kalimat ditulis tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar,” ujarnya.

Sibro menyayangkan naskah RPJM disusun dengan cara asal-asalan dan copy paste. Padahal, anggaran yang dipakai dalam penyusunan naskah ini hingga disetujui DPRD, sebesar Rp 500 juta. “Anggaran yang dipakai sebanyak itu, kok naskah yang disusun hasilnya seperti itu. Jangan-jangan pihak ketiganya fiktif,” sebut Sibro. 

Dijelaskan, pemkot dalam menyusun dokumen RPJM bekerja sama dengan pihak ketiga. Artinya, naskah ditulis dan disusun oleh pihak ketiga. Sedangkan dokumen RPJM yang diajukan pemkot ke dewan, menurut Sibro, masih perlu direvisi. “Kayak skripsi saja, masih perlu direvisi. Salah ketik, salah huruf. Ini kami belum ke materi lho,” ujar Sibro.

Anggota dewan yang pernah menjadi wartawan ini menyatakan, kesalahan-kesalahan ini  diketahui saat dirinya mengikuti sosialisasi atau paparan Ranwal (Rencana Awal) RPJM beberapa waktu lalu di gedung DPRD. “Saya belum tahu apakah kesalahan itu sudah diperbaiki atau belum. Itu kan ranah pimpinan dewan,” tambahnya.

Sebelumnya, Sibro meminta agar dokumen yang dimaksud diperbaiki redaksinya sebelum diajukan ke Gubernur Jatim. Alasannya agar dokumen RPJM tersebut tidak dikembalikan oleh Gubernur Jatim. “Kan alurnya diperbaiki dulu. Setelah redaksinya diperbaiki, kemudian diajukan ke Gubernur. Seperti itu alurnya. Kalau tidak diperbaiki, saya malu,” katanya. 

Sedangkan Kepala Bappeda dan Litbang Tartib Gunawan saat dikonfirmasi kemarin mengatakan belum tahu soal beberapa kesalahan dalam dokumen RPJM. Ia kemudian meminta waktu untuk melihat dokumen yang dimaksud. “Kami belum tahu. Kami minta waktu dulu ya untuk menjawabnya,” ujar Tartib saat dikonfirmasi melalui telepon. (gus/iwy)


Bagikan Artikel