Politik & Pemerintahan

Bupati Tantri Resmi Larang Pegawai Cuti dan Mudik


PROBOLINGGO – Para aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemkab Probolinggo kini tak bisa seenaknya mengambil cuti atau mudik di momen lebaran kali ini. Pasalnya, Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari telah mengeluarkan surat edaran yang melarang mereka cuti atau mudik demi mencegah penyebaran Covid-19.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 800/194/426.53/2021. Isinya tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Bupati Tantri mengungkapkan, penerbitan SE itu sebagai tindak lanjut dari adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Ada tiga poin yang harus diperhatikan oleh para ASN dan PTT yakni terkait pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, pembatasan cuti dan disiplin pegawai. Dimana bagi mereka yang melanggar tentunya akan ada konsekuensinya,” ungkapnya, Rabu (28/4).

Dijelaskan, untuk pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, pegawai Aparatur Sipil Negara bersama keluarga dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.

“Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik ini dikecualikan bagi ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting. Tentunya sebelum itu mereka terlebih dahulu mendapat surat tugas yang ditandatangani oleh kepala OPD masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, dipaparkannya bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa harus bepergian ke luar daerah, maka terlebih dahulu mendapat ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setempat.

Lalu, ASN yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah harus terlebih dahulu memperhatikan peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Gugus Tugas dan menerapkan protokol kesehatan. “Jika daerah tujuan beresiko tinggi terhadap penyebaran Covid-19, sebaiknya pekerjaan tersebut ditunda saja dan disiasati dengan tatap muka secara virtual atau siasat lainnya,” paparnya.

Sedangkan untuk pembatasan cuti, diterangkan Bupati Probolinggo dua periode ini bahwa ASN dan PTT tidak dapat mengajukan cuti selama periode tersebut. PPK tidak memberikan izin cuti bagi ASN dan PTT kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting.

“Cuti karena alasan penting diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu keluarga inti (ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu) sakit keras atau meninggal dunia. Pemberian cuti dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Ditambahkan, untuk sanksi disiplin bagi pegawai yang masih nekat melanggar surat edarannya. Ditegaskannya kepada para PPK agar bisa memastikan ASN dan PTT tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik selama berlakunya Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

“Kalau ASN dan PTT masih melanggar, maka PPK berhak memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari sanksi ringan berupa teguran hingga terberat yakni pemecatan secara tidak hormat,” tegasnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel