Politik & Pemerintahan

Mudik Dilarang, PO Bus Probolinggo Merugi


PROBOLINGGO – Perusahaan otobus (PO) antar kota antar provinsi (AKDP) di Probolinggo mengeluhkan kebijakan larangan mudik lebaran yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, larangan itu membuat perusahan otobus terancam merugi hingga miliaran rupiah.

Ketua DPC Organda Probolinggo Raya Tomi Wahyu Prakoso mengatakan,  semenjak aturan larangan mudik berlaku di musim lebaran tahun 2020 lalu, banyak pemilik PO di Probolinggo merugi. Mereka bahkan tidak bisa memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawan dan sopirnya.

Seiring kembali dilarangnya mudik di musim lebaran tahun ini, jelas kembali menjadi pukulan telak bagi para pelaku usaha jasa transportasi. “Tak hanya PO bus yang melayani trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang merugi, tetapi juga PO bus yang melayani trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), serta bus pariwisata. Kalau diakumulasi, kerugian PO bus bisa mencapai miliaran rupiah,” ungkap Tomi, Senin (26/4). 

Dijelaskan bahwa semenjak berlakunya pembatasan perjalanan akibat pandemi Covid-19, banyak PO bus yang telah mengandangkan armada busnya di garasi masing-masing. Selain sepinya penumpang, biaya operasional yang terus membengkak membuat mereka tak sedikit yang meliburkan karyawan dan kru busnya.

Bahkan ada pula sebagian PO bus yang terpaksa melakukan pengurangan atau PHK kepada karyawan dan kru bus karena saking sepinya penumpang. “Untuk menutupi itu sebenarnya PO bus telah menyiasatinya dengan menaikkan harga tiket. Namun ternyata hal itu tak membantu banyak, karena memang semenjak Covid-19 ini jumlah penumpang terus turun drastis. Apalagi kalau sampai aturan larangan mudik itu benar berlaku, bisa-bisa PO bus terancam bangkrut,” jelasnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Purwadi (50), salah seorang kru dari PO Bus Akas Mila Sejahtera Probolinggo. Disebutkannya bahwa semenjak pandemi Covid-19 terjadi pada Maret   tahun lalu, ada ratusan bus milik PO tempatnya bekerja yang ditarik dan dimasukkan ke dalam garasi. Hal ini sebagai imbas dari sepinya penumpang karena adanya pembatasan jumlah penumpang hingga adanya operasi yustisi bagi penumpang antar daerah yang membuat bus semakin ditinggalkan.

“Kalau tahun ini mudik kembali dilarang, ya tidak tahu lagi sudah mau ngomong apa lagi. Bagi mereka pejabat ataupun ASN mereka sudah terjamin karena dapat penghasilan dan THR. Nah, bagi kami kru bus yang sudah beberapa waktu tidak narik, mau dikemanakan nasib kami ini,” ujarnya.

Sementara, kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak, kata Purwadi, terus berjalan dan tidak bisa ditunda. Apalagi ini momennya jelang lebaran yang merupakan puncak pengeluaran keuangan dalam rumah tangga.

“Kalau di momen lebaran nanti, aktivitas mudik dilarang. Jelas sudah kami akan kembali gigit jari seperti tahun lalu. Tidak pegang uang dan harus kembali berutang sana-sini demi anak istri kami di rumah,” katanya.

Besar harapan dari Purwadi mewakili ratusan bahkan ribuan karyawan dan kru dari PO bus agar kalau pun mudik dilarang. Setidaknya, pemerintah turut memperhatikan nasib mereka.  Setidaknya ada kompensasi, berupa bansos uang tunai bagi mereka agar toples di rumah mereka tetap terisi kue lebaran.

“Tolonglah dipertimbangkan kembali penerapan kebijakan larangan mudik itu. Kalau memang harus menerapkan prokes secara ketat, kami siap, asalkan mudik tidak dilarang. Kalau dilarang, lantas apa kompensasinya bagi kami? Karena keluarga kami juga butuh makan setiap harinya,” katanya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel