Politik & Pemerintahan

Rp 67,8 M untuk Gaji 13 dan THR ASN Pemkab Probolinggo


PROBOLINGGO – Ramadan akan datang pada pertengahan April ini. Pemkab Probolinggo telah memastikan bahwa gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN)-nya akan tetap ada dan dibayarkan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bankeuda) Kabupaten Probolinggo melalui Kepala Bidang Anggaran Jurianto mengungkapkan, Pemkab Probolinggo melalui dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2021 telah menganggarkan dana senilai Rp 67,8 miliar untuk belanja gaji ke-13 dan THR. Anggaran itu untuk sekitar 7.388 ASN yang bekerja di lingkungan Pemkab Probolinggo. “Gaji 13 dan THR dianggarkan untuk PNS sebanyak 7.388 PNS. Dengan anggaran sebesar Rp 67.835.040.114,” rinci Jurianto, Selasa (6/4).

Dijelaskan bahwa THR bagi ribuan ASN tersebut akan disalurkan beberapa hari sebelum hari raya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan sebelum tahun ajaran baru sekolah dimulai. “Tetapi kami belum bisa memastikan kapan tanggal pastinya, karena harus menunggu PP tentang pencairan gaji ke-13 dan THR dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Namun berdasarkan pengalaman ditahun-tahun sebelumnya, biasanya THR dicairkan 2 pekan sebelum hari raya atau diprediksi ditransfer pada akhir April atau awal Mei mendatang. Sedangkan untuk gaji ke -13 akan ditransfer atau dibayarkan jelang tahun ajaran baru dimulai yakni sekitar pertengahan tahun. “Ancer-ancer itu sudah, tidak akan meleset jauh karena sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya,” kata Jurianto.

Disebutkan, dengan adanya kebijakan pencairan gaji ke-13 dan THR ini, pemerintah pusat berharap agar para ASN tetap memiliki kemampuan belanja. Dengan begitu,  roda perekonomian di masyarakat dapat terus berputar meski tengah dilanda masa pandemi Covid-19.

“Dalam kondisi yang demikian ini, kehadiran gaji ke-13 dan THR tentunya akan sangat dinantikan oleh para ASN dimanapun dia berada. Bukan hanya di kabupaten Probolinggo tapi di seluruh Indonesia,” sebutnya.

Disampaikan pula bahwa THR biasanya akan diberikan sebesar 1 kali gaji. Berkaca pada tahun 2020 lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 44 tahun 2020 sebagai dasar hukum pencairan gaji 13.

“Pada saat itu tidak semua PNS menerima gaji 13. Pemerintah memutuskan hanya golongan 3 ke bawah yang menerima gaji ke-13. Untuk tahun ini kepastiannya kita menunggu PP resminya dulu agar lebih valid,” ujarnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel