Politik & Pemerintahan

Petugas WFH, Separo Loket Layanan MPP Kosong Melompong


DRINGU – Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo adalah untuk menyediakan berbagai layanan terpusat dan terpadu agar lebih dekat dan memudahkan masyarakat. Namun apa jadinya apabila layanan yang ada di mal yang diresmikan sejak akhir 2018 lalu itu ternyata separonya kosong melompong selama masa pandemi Covid-19.

Dari 23 loket pelayanan disediakan untuk layanan dari instansi vertikal, mayoritas kosong melompong. Layanan itu meliputi PDAM, Kemenag, BPN, KPP Pratama, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Taspen, Bank Jatim, Samsat, Polres Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

Berdasar pantauan Koran Pantura, Rabu (24/3) itu tidak terdapat satu pun petugas yang berjaga di loket-loket layanan itu. Padahal, jam operasional loket layanan dimulai sejak pukul 07.00 – 15.00 WIB.

Yang terpampang di masing-masing loket layanan tersebut hanya plakat bertuliskan keterangan bahwa petugas yang bertugas sedang menjalani Work From Home (WFH). Tak ayal yang ada di loket layanan instansi vertikal itu hanyalah deretan bangku kosong. Ini diperparah dengan kondisi pencahayaan/lampu yang dimatikan.

Tak ayal, masyarakat yang hendak mengurus dokumen atau layanan di masing-masing loket layanan langsung balik kucing, bahkan sebelum mengambil nomor antrian layanan di resepsionis MPP.

Kondisi ini bertolak-belakang dengan loket layanan dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Probolinggo di sisi timur gedung eks DPRD Kabupaten Probolinggo itu. Justru terlihat masih terang benderang dengan adanya sejumlah warga yang masih melakukan pengurusan dokumen administrasi di masing-masing loket layanan yang ada.

Meski sebenarnya masih ada beberapa loket dari layanan OPD yang kondisinya kosong lantaran ditinggal petugasnya selama jam operasional. Keterangannya sama, yakni petugas menjalani WFH dan ada pula yang tidak ada keterangannya sama sekali.

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan dari berbagai instansi vertikal dan OPD untuk membuka layanannya di MPP Kabupaten Probolinggo. Padahal di tahun pertama pembukaan MPP yang jadi kebanggan Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari itu, nyaris setiap harinya loket layanan yang ada selalu dipenuhi oleh masyarakat. Saking antusiasnya terkadang sampai terjadi antrean panjang untuk bisa mengakses layanan yang ada di loket layanan yang ada

Namun hal itu kini tak lagi ditemui. Entah apakah karena adanya pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung, atau karena memang instansi vertikal dan OPD yang tidak menyediakan petugas di loket pelayanan MPP sudah menganggap tidak lagi penting keberadaan mereka di MPP pertama di wilayah Tapal Kuda itu.

Siti Zubaidah (30), salah seorang warga yang ditemui Koran Pantura, mengaku bahwa dirinya hendak melakukan pengurusan dokumen di loket layanan BPJS Kesehatan yang ada di MPP. Namun dirinya harus gigit jari karena sama sekali tidak ada petugas yang berjaga diloket tersebut.

Padahal menurutnya, dulu dia pernah mengantar saudaranya mengurus dokumen klaim BPJS di loket tersebut. Namun ketika tiba gilirannya justru dirinya mendapati loket tersebut tutup.

“Sudah tiga hari ini saya hendak mengurus klaim kelahiran di loket layanan BPJS kesehatan ini. Tapi selalu tidak ada petugasnya. Tadi disarankan petugas resepsionis untuk mengurusnya langsung di kantor cabang BPJS kesehatan di Kota Probolinggo daripada menunggu loket itu buka,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi di loket pelayanan Polres Probolinggo. Sama sekali tidak terlihat adanya petugas yang berjaga di loket tersebut. Meski membuka pelayanan pengurusan SKCK dan surat kehilangan, namun sama sekali tidak nampak adanya aktifitas diloket tersebut.

Yang ada hanya banner bertuliskan melayani pengurusan SKCK dan surat kehilangan dengan berbagai persyaratan dan plakat petugas sedang menjalani WFH yang terpampang. “Memang jarang ada yang dibuka layanannya untuk loket yang sisi barat,” kata salah seorang petugas kebersihan setempat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani dikonfirmasi melalui Kabid Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Kabupaten Probolinggo Saiful Farid Cahyono, mengakui kondisi tidak optimal ini. Menurutnya, layanan di MPP Kabupaten Probolinggo selama masa pandemi Covid-19 memang tak maksimal.

Hal itu lantaran banyaknya loket layanan dari instansi vertikal utamanya yang tidak menyediakan petugas untuk berjaga di loket masing-masing. Padahal ketika awal-awal pendirian MPP tersebut para instansi tersebut saling berebut untuk membuka layanan di MPP Kabupaten Probolinggo.

“Kami sudah coba berkoordinasi dengan masing-masing instansi bahkan dengan petugasnya langsung untuk bisa selalu stand by di loket yang ada. Namun mereka beralasan selain karena sedang ada pandemi Covid-19, mayoritas alasannya karena mereka kekurangan SDM untuk berjaga diloket setiap harinya,” ungkapnya.

Bahkan disebutnya, Kepala DPM-PTSP Kristina Ruliani juga tak bosan untuk mengingatkan kepala OPD untuk bisa mengalokasikan minimal satu pegawainya untuk berjaga diloket layanan yang mereka buka. Namun memang sepertinya hal itu bertepuk sebelah tangan, karena responnya juga datar-datar saja dan tidak ada tindak lanjutnya.

“Bu Kadis sering mencari cara agar loket layanan di MPP ini selalu dibuka penuh tidak kosong melompong. Karena memang wewenangnya terbatas akhirnya hanya bisa menghimbau saja,” sebutnya.

Saiful pun hanya bisa berharap agar instansi vertikal dan OPD yang saat ini loket layanannya belum maksimal, agar segera berbenah dan menunjukkan komitmen awalnya untuk bersama memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Setidaknya jangan sampai dibiarkan kosong melompong seperti itu.  Kan tidak sedap juga dipandang kalau demikian. Setidaknya ada petugas yang berjaga dijam operasional yang ada,” katanya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel