Politik & Pemerintahan

Wabup Probolinggo Tolak Keras Impor Beras


PROBOLINGGO – Wacana impor beras sebanyak 1,5 juta ton yang dikemukakan oleh Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi, mendapat penolakan keras dari Wakil Bupati Probolinggo H.A Timbul Prihanjoko. Alasannya karena wacana tersebut sama sekali tidak berpihak kepada petani yang notabene merupakan pahlawan pangan nasional.

“Dengan tegas menolak kebijakan impor beras yang kontraproduktif tersebut. Karena kebijakan itu nantinya akan menjadi pukulan telak bagi para petani yang saat ini tengah bersiap untuk memasuki masa panen,” ujar Wabup Timbul, Senin (22/3).

Dijelaskan, apabila wacana impor beras tersebut terealisasi, maka bukan hanya petani Kabupaten Probolinggo yang akan menangis, tetapi juga petani di seluruh Indonesia. Sebab, harga gabah dan beras mereka akan anjlok atau bahkan tidak laku di pasaran karena membanjirnya beras impor.

“Jika rencana tersebut direalisasikan, yang pasti akan membuat harga beras lokal anjlok. Apalagi di tengah masa pandemi saat ini, petani kita sedang memasuki masa panen. Masak iya kita akan biarkan pahlawan pangan kita itu terpuruk dan merugi lantaran adanya rencana kebijakan yang tidak pro rakyat itu,” jelasnya.

Apa yang disampaikan oleh Wabup Timbul dibenarkan para petani. Salah satunya diungkapkan oleh Rusly, seorang petani asal Kecamatan Dringu. Ia menyatakan bahwa jika kebijakan impor beras tersebut benar terealisasi, maka dirinya ke depan akan memutuskan untuk tidak lagi bertani. Dia akan membiarkan lahannya dijadikan perumahan.  

“Negara ini kok aneh. Kata leluhur kita, tanah kita ini tanah surga. Tetapi kenapa berasnya impor. Kan lucu bin ajaib ini. Nanti ujung-ujungnya korupsi lagi. Sampai bosan kita sebagai petani selalu ditindas seperti ini,” katanya.

Lebih lanjut, diakuinya sebagai petani muda, sebenarnya dirinya kini tidak lagi tertarik untuk bertani. Sebab, biaya tanam dan pupuk yang selain mahal, juga sangat sulit didapatkan.

“Sudah biaya tanamnya mahal, pupuknya juga non subsidi, sekarang ada rencana impor. Mau dijual berapa nanti gabah kami ini? Kenapa negara sama sekali tidak peduli dengan nasib petani? Kalau boleh usul kepada Presiden sebaiknya copot saja Menteri Perdagangan itu,” ujarnya. 

Sementara, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, sebenarnya wilayah Jatim menempati peringkat pertama sebagai produsen padi terbesar di Indonesia tahun 2020.  Produksi padi Jatim meningkat 0,44 juta ton dari 9,58 juta ton pada 2019 menjadi 10,02 juta ton di 2020.

Tidak hanya itu, surplus produksi beras Jawa Timur pun meningkat di tahun 2020 ini. Dari hanya sebesar 1,28 juta ton pada tahun 2019, menjadi 1,50 juta ton di tahun 2020. (tm/iwy)


Bagikan Artikel