Politik & Pemerintahan

Dua Bakal Calon Kades Nogosaren Disoal


GADING – Tahapan menuju Pilkades Serentak 62 desa di Kabupaten Probolinggo mulai diwarnai polemik. Di Pilkades Nogosaren, Kecamatan Gading, ada dua Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) yang dipersoalkan. Sebab, dua Balon Kades asal Desa Kaliacar Kecamatan Gading itu sebutkan tiba-tiba memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Nogosaren.

Hal itu kemudian menimbulkan polemik saat para Balon Kades melaksanakan tes tulis di kantor desa, Rabu (17/3). Di Desa Nogosaren, terdapat tujuh Balon Kades. Lima di antaranya merupakan penduduk asli Desa Nogosaren. Sedangkan 2 lainnya merupakan warga desa tetangga. Kedua Balon Kades itu adalah Ahmad Syafi’i dan Misbahul Munir, yang sama-sama warga Desa Kaliacar.

Dalam KTP tersebut, Misbahul Munir dinyatakan bertempat tinggal di Dusun Kambengan RT 016 – RW 004.  Ahmad Syafi’i tinggal di Dusun Krajan 02, RT 005 – RW 002. Keduanya juga dinilai tidak memiliki surat pindah domisili.

Latar belakang tempat tinggal Ahmad Syafii dan Misbahul Munir itu disoal Balon Kades yang asli berasal dari Desa Nogosaren. “Tuntutan kami sebagai Balon Kades asli dari warga Desa Nogosaren hanya meminta berkas kedua orang ini ditunjukkan kepada kami. Apalagi sudah ada pernyataan dari masing-masing ketua RT, bahwa keduanya sama sekali tidak tinggal disini,” kata Fathurrahman, salah satu Balon Kades asal Nogosaren. 

Menurut Fathurrahman, hal itu dibuktikan adanya surat penyataan dari Ketua RT 016 Hasan Basri, dan Ketua RT 005 Moh. Idris. Hal ini juga dikuatkan oleh 50 warga yang bertandatangan.

“Hanya ingin mengetahui berkas-berkas mereka saja, karena informasinya keduanya tidak memiliki surat pindah domisili. Dan anehnya lagi, kedua orang ini tiba-tiba punya KTP yang dinyatakan sebagai warga Desa Nogosaren,” ungkap Fathurrahman.

Sementara, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Nogosaren Abdul Halim menyampaikan, pihaknya tidak serta merta memberikan berkas calon kepada calon lainnya. Sebab, pihak kecamatan dan pemerintah tidak ada sosialisasi untuk memberikan berkas.

“Intinya, panitia sekarang ini bukan tidak memberikan, tetapi masih mendalami berkas-berkas para calon dan mencari dulu informasi terkait ini. Dari pihak kecamatan juga sudah menegaskan kalau berkas itu   menjadi hak panitia. Bukan tidak boleh, tapi masih dikaji,” ujar Halim.

Terkait wacana pengambilan jalur hukum oleh seorang Balon Kades terkait masalah ini, Halim mempersilahkannya. Bahkan, kata dia, pihaknya juga sudah siap menghadapi tuntutan hukum Balon Kades tersebut.

“Silahkan kalau memang mau menempuh jalur hukum. Dari tim kabupaten di Bagian Hukum juga sudah siap untuk hal itu. Karena kami sebagai panitia hanya memfasilitasi yang sudah sesuai dengan aturan Perbup,” tutur Halim saat ditemui di kantor Desa Nogosaren. (yek/iwy)


Bagikan Artikel