Politik & Pemerintahan

Saat Masa Kampanye Omset Melonjak Rp 28 Juta

PROBOLINGGO – Masa kampanye Pemilu 2019 menjadi momen rezeki tumpah bagi usaha percetakan. Ini terjadi pula di Probolinggo. Omzet usaha percetakan melonjak hingga tembus puluhan juta rupiah.

Pesta demokrasi 5 tahunan benar-benar dinantikan oleh para pengusaha percetakan. Terlebih untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 ini. Masa kampanye yang digelar hingga 6 bulan benar-benar dimnfaatkan oleh para calon legislatif dan pasangan capres-cawapres untuk mengenalkan diri mereka pada masyarakat melalui sejumlah alat peraga kampanye (APK) seperti banner, spanduk, sticker, kalender, hingga stiker branding mobil. Untuk itu, perlu jasa percetakan.

Berkah masa kampanye dirasakan salah satunya oleh Heru, seorang pemilik usaha percetakan di Kota Probolinggo. Dua cabang usaha percetakan bernama Reborn milik Heru di Jalan Cokroaminoto dan Jl Soekarno Hatta selalu kebanjiran order sejak peluit start kampanye ditiup pada akhir tahun 2018 lalu.

Heru mengaku, dalam sehari di masa kampanye seperti saat ini, dari satu cabang usaha saja omzetnya bisa mencapai Rp 15 juta rupiah. Itu hanya dari satu cabang. Jika dari 2 cabang usaha, tentu bisa terkumpul Rp 30 juta. “Tapi itu masih kotor, karena belum dikurangi biaya produksi dan lain lainnya,” kata Heru kepada Koran Pantura, Senin (14/1).

Omzet tersebut didapatkannya mayoritas dari hasil cetak banner yang diorder dari para caleg dari berbagai partai politik (parpol). Urutan berikutnya adalah cetak stiker dan kalender yang jumlahnya mencapai puluhan ribu sekali order.

Namun diungkapkan Heru bahwa kontestasi pemilu kali ini cenderun tak seramai pemilu sebelum-sebelumnya. Sebab, dalam pemilu kali ini banyak APK dan bahan kampanye (BK) yang dicetak langsung oleh KPU melalui proses tender. Adapun pemenang tender justru percetakan dari luar daerah.

Kalaupun dimenangkan percetakan lokal, menurut Heru, harganya pasti merusak harga pasaran. “Contohnya tempo hari ada tender dari KPU, namun dalam proses lelangnya, para pengusaha percetakan main ancur-ancuran harga. Dampaknya ke percetakan lainnya yang tidak ikut proses tender, tapi diminta harga yang sama dengan yang ada di KPU. Tentu kami tidak mau,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Heru, ada pakem dalam bisnis percetakan. Bagi para member, harganya akan berbeda dengan harga bagi pelanggan baru. Disebutkan Heru, ada harga khusus yang diberikan kepada para membernya. “Tentu saja bagi pelanggan kami ada harga khusus.  Beda dengan para pelanggan yang baru. Tetapi harga kami masih bersing dengan percetakan lainnya,” sebutnya.

Dalam sehari, kata Heru,  dari 2 cabang usahanya bisa menghabiskan hingga 8 gelondong bahan banner dengan ukuran masing-masing panjang 80 meter dan lebar 3 meter. Jika dikalkulasikan sehari percetakan ini mampu mencetak hingga 1.920 meter. Dengan asumsi harga pasaran banner per meternya Rp 15.000 maka sehari percetakan ini mampu meraup omset hingga Rp 28,8 juta. “Tapi ini hanya pada masa kampanye. Setelah itu akan kembali normal di kisaran Rp 8 juta per harinya dari 2 cabang kami,” ujarnya.

Terkait persaingan, bagi Heru,  sudah merupakan hal biasa. Sebab, bisnis percetakan sudah semakin menjamur. Semakin banyak pula percetakan yang sudah memiliki mesin sendiri seharga kisaran Rp 200 juta.

Alhasil, untuk mampu bertahan dalam persaingan bisnis ini, diperlukan jaringan dan relasi yang baik. “Sistem member ini yang membuat kami bertahan, karena dengan adanya insetif berupa potongan harga akan membuat para pelanggan kami terus mencetak di tempat kami,” katanya.

Meski bisnis ini terlihat menggiurkan, namun kenyataannya para pengusaha percetakan ini harus mampu memanage usahanya sedemikian rupa agar tetap survive. Pasalnya, tidak seluruh pelanggan langsung membayar tunai untuk pesanan yang dibuatnya. “Kadang hingga sebulan para pelanggan kami baru bayar. Biasanya para caleg yang membayar dengan meminta tenggang waktu tertentu,” ujarnya.

Jika tidak dibayar tunai, Heru mengaku bingung juga untuk biaya kulakan roll banner dan tinta. “Belum lagi untuk biaya perawatan dan perbaikan mesin kalau sedang rusak,” sebutnya.

Jika itu sampai terjadi, Heru menyatakan bisa saja terjadi gaji karyawan ditunda pembayarannya. “Yang jelas, itu solusi terakhir. Tetapi, selalu kami upayakan agar belasan karyawan kami tetap mendapatkan gaji tepat waktu tiap bulannya,” tutur Heru. (tm/iwy)

 

 


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan