Politik & Pemerintahan

Hasan Aminuddin: Komisi IV Akan RDP dengan KLHK soal Hutan


PROBOLINGGO – Menanggapi maraknya bencana banjir di berbagai wilayah di Indonesia menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs. H Hasan Aminuddin, komisinya berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Hasan Aminuddin saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke posko penanggulangan bencana di Kecamatan Dringu, Selasa (9/3). Menurutnya, permasalahan bencana banjir bukan hanya masalah yang dihadapi oleh daerah seperti di Kabupaten Probolinggo, melainkan juga merupakan permasalahan secara nasional mulai dari Sabang sampai Merauke.

“Dalam waktu dekat ini kami akan menggelar RDP bersama dengan pejabat eselon satu dan menteri LHK ibu Hj. Siti Nurbaya untuk bersama-sama menginventarisir kawasan hutan yang gundul dan mereboisasinya. Kalau penyebab rusaknya hutan itu karena ulah pengusaha, maka kami minta agar mereka ditindak secara hukum dan dicabut izin usahanya,” katanya.

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, apabila terbukti rusaknya kawasan hutan dipicu ulah pengusaha, maka diharapkan agar proses hukumnya tidak berakhir hanya pada pencabutan izin usaha. Pelaku juga harus diproses sesuai dengan aturan penegakan hukum yang berlaku.

“Jangan hanya dicabut ijinnya. Mereka harus menjalani proses hukum terlebih dahulu. Karena modusnya mereka nanti akan mengutus anak buahnya untuk mengurus badan hukumnya. Modus seperti itu tidak bisa dibiarkan dan dibenarkan tentunya demi kelestarian hutan kita,” jelas mantan Bupati Probolinggo dua periode ini.

Ia menambahkan, selain kerusakan hutan karena aksi pembalakan liar oleh perorangan maupun perusahaan, permasalahan banjir juga erat kaitannya dengan permasalahan sampah. Faktor pengelolaan sampah yang buruk dan budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan meningkatkan potensi terjadinya banjir.

“Kedua hal ini nantinya akan jadi pokok pikiran dalam RDP yang akan saya gelar bersama dengan menteri LHK. Insha Allah ada terobosan dari ibu Hj. Siti Nurbaya untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda secara menyeluruh,” katanya.

Terkait alih fungsi hutan dan pembalakan liar di berbagai wilayah di Indonesia, Hasan menyebut bahwa Komisi IV dan Kapoksi (Ketua Kelompok Fraksi) akan segera menyusun jadwal untuk melakukan inspeksi mendadak ke lahan milik Perhutani maupun lahan milik negara yang dikuasai oleh perusahaan.

“Kami akan tinjau langsung ke lokasi. Manakala berdasarkan hasil evaluasi diketemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum, maka akan kami rekomendasikan agar diproses secara hukum,” ujar Hasan. (tm/iwy)


Bagikan Artikel