Politik & Pemerintahan

Dewan Tuding Pemkot Probolinggo Tidak Serius Bangun Pasar


PROBOLINGGO – Komisi II DPRD Kota Probolinggo menyebut Pemkot Probolinggo tidak serius membangun Pasar Baru. Terbukti, pemkot hanya mengalokasikan anggaran rutin pemeliharaan Rp 17,5 juta untuk 11 pasar tradisional. Tak hanya itu, pemkot juga membiarkan pedagang berjualan di trotoar Pasar Baru.

Pernyataan tersebut terungkap saat Komisi II melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), Selasa (23/2) siang. Dalam RDP tersebut, seluruh pimpinan dan anggota Komisi II sepakat dana Rp 17 juta itu dialokasikan untuk biaya rehab atap Pasar Baru yang bocor.

Sebab, kondisi Pasar Baru becek setiap hujan, dan air tumpah ke bedak pedagang. Kondisi itu butuh penanganan segera. Apalagi kondisi seperti itu menurut Komisi II sudah berlangsung lama. “Kami malu masuk ke Pasar Baru. Ya, karena keluhan bocor, belum ditangani oleh pemkot,” ujar Hamid Rusdi, anggota Komisi II dari Partai Gerindra.  

Hamid tidak ingin mendengar lagi kalimat kasar pedagang pasar. Hamid bisa memaklumi pedagang pasar bersikap seperti itu, karena memang keluhannya tidak ditanggapi oleh pemkot. “Kalau atap yang bocor itu dibenahi, kami berani masuk ke Pasar Baru. Kalau belum diperbaiki ke sana, kami takut diomeli lagi. Kalimatnya kasar,” katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II Mukhlas Kurniawan. Politisi Partai Golkar tersebut meminta keseriusan dan komitmen pemkot tentang pembangunan dan rehabilitasi atap pasar yang bocor. Ia bersikap begitu karena menilai tidak ada progres sama sekali terhadap pembangunan Pasar Baru. “MoU antara pimpinan Dewan dengan Walikota dan multiyears, dilanggar,” katanya.

Karenanya, Mukhlas meminta pimpinan Komisi II agar menggelar RDP gabungan dengan Komisi III, sekaligus mengundang Sekda, Bagian Hukum dan Keuangan. Tujuannya untuk mengetahui keseriusan dan komitmen ekskutif soal pembangunan pasar. “Kami bingung menjawab pertanyaan pedagang pasar. Kami berusaha menghindar kalau ketemu dengan mereka,” katanya.

Sedangkan Sekretaris Komisi II Heru Estiadi mempertanyakan soal padagang yang berjualan di luar Pasar Baru, terutama di trotoar. Pemkot membiarkan pedagang tersebut, padahal pedagang asli Pasar Baru yakni yang berjualan di dalam pasar justru tidak laku. “Ya, harus ditertibkan. Enggak boleh berjualan di trotoar. Merugikan pedagang asli Pasar Baru,” ungkapnya.

Sementara, Kepala DKUPP Fitriawati mengatakan, anggaran Rp 17,5 juta untuk 11 pasar tersebut yang mengajukan adalah UPT Pasar. Dana tersebut untuk biaya operasional, bukan untuk perbaikan pasar.

Jika komisi II menyarankan dana tersebut dialihkan ke pembenahan atap yang bocor, Fitriawati menyatakan siap melaksanakan saran tersebut. “Nanti di PAK kami usulkan anggaran tambahan untuk perbaikan pasar,” katanya.

Mengenai pedagang yang berjualan di trotoar Pasar Baru, Fitriawati berjanji akan menata ulang. Jika nantinya pedagang yang berjualan di luar pasar adalah pedagang Pasar Gotong Royong, maka akan dikembalikan. “Informasinya mereka pedagang Pasar Gotong Royong. Kalau benar, ya kita kembalikan. Tidak usah Satpol PP kalau bisa kita atasi sendiri,” ujarnya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel