Politik & Pemerintahan

Mundurnya Ketua Pilkades Brabe Ditolak


MARON – Surat pengunduran diri yang diajukan Ketua Panitia Pilkades Brabe, Kecamatan Maron, Ahmad Baidawi pada Sabtu (20/2) lalu, direspons. Satgas Pilkades Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Brabe menyatakan menolak pengunduran diri Ahmad Baidawi.

Hal tersebut terungkap dalam rapat bersama Satgas Pilkades, Pemdes dan BPD Brabe dengan Panitia Pilkades Brabe, Selasa (23/2) kemarin di balai desa Brabe. Rapat ini untuk klarifikasi kepada Panitia Pilkades Brabe.

Ahmad Baidawi selaku pihak yang mengajukan pengunduran diri, diminta untuk menjelaskan duduk permasalahan dan alasan dia mengundurkan diri. Lalu di hadapan Satgas Pilkades Kabupaten Probolinggo dan Forkopimka Kecamatan Maron, Ahmad Baidawi menyatakan ingin mengundurkan diri lantaran merasa tak nyaman.

Baidawi mengaku mendapat banyak tekanan dan intimidasi dari orang-orang yang tak dikenal maupun yang dikenal. Termasuk dari oknum anggota LSM yang membuat dia dan keluarganya merasa tak nyaman.

”Puluhan tahun saya berumah tangga, baru kemarin itu saya bertengkar dengan istri karena saya tahu saya sempat cek-cok dengan oknum LSM itu di rumah. Bahkan di luaran sana, ada warga yang mengatakan panitia “Taeh” dan itu sangat membekas di hati saya, sehingga saya memantapkan diri utuk mengundurkan diri,” kata Ahmad Baidawi.

Selain itu dia juga menjelaskan bahwa kondisi kesehatannya sedang tidak baik, sehingga membuat dirinya merasa tidak akan mampu untuk melaksnakan apa yang menjadi tugas dari seorang ketua panitia pilkades. “Kondisi kesehatan saya kurang baik Pak. Saya takut tidak bisa fokus dan bekerja seutuhnya untuk menysukseskan pilkades di desa saya,” jelasnya.

Mendengar seluruh penjelasan itu, Wakil Koordinator Satgas Pilkades Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan bahwa masalah yang dihadapi oleh ketua panitia pilkades Brabe, dialami juga oleh nyaris seluruh ketua panitia pilkades di 61 desa lain yang turut serta dalam pilkades serentak 2 Mei mendatang.

“Memang seperti itulah politik. Namanya ketua panitia pilkades, haruslah kuat dengan dilematika dan pergolakan politik di desa. Pastinya banyak tekanan dan kepentingan, jadi harus mampu menyikapinya secara dewasa dan profesional,” ujar Ugas.

Dipaparkan kepada Ahmad Baidawi yang juga seorang ustadz di Desa Brabe, bahwa apa yang dilakukannya dalam menghadapi intimidasi dan permintaan dari oknum LSM itru sudah sangat benar. Seorang panitia Pilkades tidak dibolehkan untuk membocorkan sedikitpun informasi terkait berkas Balonkades kepada pihak siapapun, apalagi itu kepada pihak LSM.

Berkas balonkades sifatnya rahasia dan hanya boleh diperiksa oleh pantia pilkades sebagai bahan untuk verifikasi dan menentukan lolos tidaknya balonkades sebagai cakades. “Kalau ada intervensi seperti itu lagi, tolong lapor kepada kami. Akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku, siapapun oknum itu. Ini tidak hanya berlaku di Desa Brabe tapi untuk seluruh ketua panitia pilkades desa lainnya,” paparnya.

Oleh karena itu, Ugas meminta dengan sangat agar Ahmad Baidawi mengurungkan keputusannya untuk mengundurkan diri dan mencabut surat pengunduran dirinya itu. Agar pelaksanaan tahapan Pilkades di desa Brabe bisa berjalan tetpat waktu dan tidak terganggu dengan adanya perubahan dalam struktur kepanitiaan pilkades.

“Kami meminta kepada pak Ahmad sebagai warga negara yang baik dan telah bersedia mengemban amanah untuk menjadi ketua panitia pilkades agar kembali menjalankan tugas jabatannya yang nantinya akan dibantu oleh sekretaris panitia pilkades yang ditunjuk,” pintanya.

Permintaan itu pun mendapatkan dukungan dari Kapolsek Maron Iptu Samiran. Ia menyebutkan bahwa panitia Pilkades harus bebas dari konflik kepentingan dari para Balonkades. Sehingga pihaknya menyampaika bahwa tidak akan segan untuk menindak siapapun yang mengganggu proses jalannya tahapan Pilkades, apalagi jika memakai cara-cara yang mengatasnamakan asas keterbukaan.

“Itu nanti ada waktunya. Biarkan panitia pilkades bekerja terlebih dahulu. Jangan diganggu dan diintimidasi apalagi diancam-ancam, saya tidak suka itu dan saya pastikan akan tindak tegas oknum yang demikian itu, karena sudah mengganggu jalannya proses demokrasi di desa,” sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Brabe Safi’i mengatakan bahwa pihaknya khawatir dengan pengunduran diri Ahmad dari jabatan ketua panitia Pilkades. Menurutnya, itu akan berpengaruh pada soliditas panitia pilkades yang tersisa.

Sebab menurutnya, sudah jelas ada pernyataan bahwa jika ketua panitia mundur, maka anggota panitia lainnya juga akan mengundurkan diri. Hal ini jadi bahan pertimbangan dari pihak desa agar menolak dan mempertahankan Ahmad Baidawi sebagai ketua panitia pilkades.

“Kalau bukan Pak Ahmad, lantas siapa lagi? Masak iya jabatan kepala panitia nanti diisi orang dari kecamatan. Itu kan tidak baik bagi pembelajaran demokrasi di Desa Brabe ini. Sehingga kami tetap menginginkan agar pak Ahmad tetap menjabat sebagai ketua panitia,” katanya.

Mendapati banyaknya dukugan dan permintaan untuk bertahan, lantas membuat Ahmad Baidawi goyah. Pada awalnya ia masih ngotot ingin mengundurkan diri. Tetapi kemudian Ahmad Baidawi mengatakan butuh waktu hingga Rabu (24/2) pagi untuk mempertimbangkan kembali.

“Saya akan pertimbangkan kembali keputusan saya, dan akan saya rundingkam terlebih dahulu dengan istri saya di rumah. Namun saya meminta agar untuk urusan teknis nantinya dibantu oleh sekretaris saya Pak Ahmad Nasaruddin Latief. Karena saya juga harus fokus dengan santri saya,” ujarnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel