Politik & Pemerintahan

Desa di Probolinggo Jalankan PPKM Tingkat RT


PROBOLINGGO – Desa-Desa di Kabupaten Probolinggo menindak-lanjuti kebijakan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT). Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat itu sudah ditegaskan oleh Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari agar diterapkan. Kini, ratusan desa di Kabupaten Probolinggo menjalankan PPKM tingkat RT dengan mendirikan posko-posko di masing-masing RT.

Seperti yang dilakukan 10 desa yang ada di Kecamatan Leces. Terdapat total 375 posko tingkat RT yang didirikan sebagai bagian dari garda terdepan di lingkungan warga untuk memerangi dan memutus mata rantai Covid-19.

Hal tersebut ditandai dengan pemasangan bendera, sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi di setiap RT di masing-masing desa. Bendera tersebut dipasang di posko pada pintu masuk masing-masing desa. Bendera hijau berarti tidak ada satupun RT yang warganya positif Covid-19. Kuning berarti ada 1-5 kasus. Orange berarti ada 6-10 kasus, dan merah berarti ada 10 kasus lebih.

Camat Leces Moh. Syarifuddin mengatakan, penerapan PPKM Skala Mikro berbasis RT ini diawali dengan pembentukan posko beserta pengurusnya serta pemasangan bendera di pintu masuk desa. “Jadi siapapun yang masuk ke desa-desa itu akan tahu kalau melihat benderanya. Bendera itu sudah terpasang semua di posko pada pintu masuk desa,” katanya, Minggu (21/2) kemarin.

Menurutnya, jika mengacu kepada ketentuan, sebenarnya cukup dibuatkan peta saja di masing-masing RT sesuai dengan jumlah penyebaran kasusnya. Namun demikian, jika hanya peta dan data, maka masyarakat tidak akan tahu.

“Makanya kami bersama dengan kepala desa membuat inovasi berupa pemasangan bendera di posko pintu masuk desa. Pemasangan bendera itu dilakukan agar kalau ada orang luar mau masuk desa sudah tahu bahwa di desa itu ada penyebaran Covid-19 atau tidak. Jadi ini sebagai publikasi dan pengumuman supaya orang luar kalau pas lewat posko itu tahu,” terangnya.

Syarifuddin menerangkan, penerapan PPKM Berbasis Mikro Tingkat RT di Kecamatan Leces ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 tahun 2021 Tentang PPKM Berbasis Mikro dan Keputusan Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana Sari tentang PPKM Berbasis Mikro.

“Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa desa membentuk Posko Desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, desa membuat peta zonasi hijau, kuning, orange dan merah per RT/RW dan per Desa serta desa menyiapkan anggaran DD (Dana Desa) untuk mendanai kegiatan melawan virus dan menyelamatkan warganya dari Covid-19,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syarifuddin menegaskan bahwa RT/RW ini yang mengontrol adalah petugas posko PPKM Berbasis Mikro yang ada di desa masing-masing. Hanya, nanti dari peta itu akan kelihatan RT mana yang ada kasus atau tidak ada kasus.

“Kalau kuning, nanti yang difokuskan untuk dilakukan tracing. Sementara kalau hijau tetap dilakukan pemantauan dan pengawasan supaya tidak naik ke kuning. Peran yang harus dilakukan itu sesuai dengan bendera yang dinaikkan, karena masing-masing warna itu menunjukkan tugasnya,” ungkapnya.

Melalui penerapan PPKM Berbasis Mikro Tingkat RT ini Syarif mengharapkan, kalau ada sekecil apapun kasus masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 itu bisa segera tertangani dengan baik.

“Kalau kita kan tidak bisa menentukan harus hijau terus. Wong ini namanya penyakit. Cuma kalau ini betul-betul diterapkan, kalau ada gejala sedikit, itu bisa segera terpantau sehingga bisa segera dilakukan penanganan. Karena basisnya sudah di RT, beda dengan dulu di kecamatan. PPKM Berbasis Mikro Tingkat RT ini akan terus diterapkan di semua RT yang ada di Kecamatan Leces,” jelasnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel