Politik & Pemerintahan

Pemkab Probolinggo Sampaikan Empat Naskah Raperda


PAJARAKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyampaikan 4 naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (8/2). Penyampaian itu disaksikan oleh sejumlah satuan kerja dan anggota dewan.

Empat Raperda tersebut meliputi, Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah; dan Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Selanjutnya, Raperda Tentang Perubahan Ketiga Perda Kabupaten Probolinggo nomor 05 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan Raperda Perubahan Keempat Perda Kabupaten Probolinggo nomor 06 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaedi, dan dihadiri oleh pimpinan DPRD, serta para anggota dewan. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) H Soeparwiyono, kepala OPD dan camat, serta perwakilan Forkopimda.

Dalam nota penjelasannya, Sekda Soeparwiyono memaparkan keempat naskah Raperda tersebut secara rinci satu persatu. Salah satunya, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo nomor 6 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo.

“Perda ini diperlukan dalam rangka peningkatan mutu, aksesibilitas dan kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, perlu didukung kebijakan pemerintah daerah dalam pengaturan retribusi pelayanan kesehatan,” jelas Soeparwiyono.

Sehubungan dengan ditetapkannya puskesmas di Kabupaten Probolinggo sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dan penambahan jenis pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

“Terutama dalam pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Maka Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan,” papar Sekda mewakili Bupati Probolinggo.

Sementara itu, Jon Junaedi, pemimpin rapat paripurna menyampaikan telah menerima pengajuan perubahan empat raperda tersebut. Selanjutnya akan dibahas kembali oleh panitia khusus (pansus) yang telah dibentuk. “Nanti akan dibahas oleh panitia yang dibentuk dalam pansus,” jelasnya.

Selain pembacaan nota penjelasan bupati, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) berdasarkan Keputusan DPRD tentang pembentukan Pansus I, II, III dan IV. Setiap pansus membahas masing-masing raperda yang disampaikan pleh eksekutif. (yek/adv)


Bagikan Artikel