Politik & Pemerintahan

Hasan Aminuddin Minta Kementan Buka Pasar Tani


JAKARTA – Komisi IV DPR RI saat ini tengah mengusulkan agar pemerintah pusat mendirikan pasar tani. Pasar ini bertujuan mengakomodasi transaksi antara tengkulak dengan para petani. Sebelumnya, belum pernah ada pasar dengan konsep tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Hasan Aminuddin mengatakan, usulan tersebut tercetus dari rencana Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang ingin membangun pasar dalam skala makro. Usulan itu kemudian direspons oleh pimpinan dan anggota Komisi IV.

“Saya tidak ingin Kementan asal bangun. Nanti malah jadi seperti pasar tradisional biasa atau pasar liar yang menjual hasil bumi seperti sayur mayur dan lainnya. Ini juga bukan pasar kaget,” terang Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat dan Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta ini.

Hasan menerangkan, pasar tani yang diinginkan Komisi IV adalah pasar yang benar-benar mengusung konsep baru. Selama ini, belum ada pasar yang mempertemukan tengkulak dengan petani secara langsung.

“Transaksi antara tengkulak dan petani selama ini terjadi di sawah. Inilah yang harus diakomodasi. Jadi, selanjutnya, transaksinya harusnya di pasar,” kata mantan Bupati Probolinggo dua periode sekaligus suami dari Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari ini.

Sebagai permulaan, Komisi IV meminta pasar tersebut didirikan setidaknya di tiga lokasi. Misalnya, satu provinsi satu pasar. “Sebut saja 1 provinsi 1 pasar tani. Di mana saja. Di pasar ini hadir para tengkulak dan petani dari beberapa kabupaten yang dekat dengan pasar itu. Di situ ada transaksi antara tengkulak dan petani. Transaksinya di sawah. Ini namanya bekerja dari hulu ke hilir,” kata Hasan.

Di sisi lain, Hasan meminta agar pasar tani ini tidak dibangun dengan menggunakan APBN saja. Hasan mengusulkan agar pembangunannya dilakukan dengan sharing anggaran antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah siapkan tanahnya, pemprov siapkan sedikit infrastrukturnya. Saya ingin lakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Ini akan meringankan tugas kementan,” terang Hasan. (eem)


Bagikan Artikel