Politik & Pemerintahan

Hasan Aminuddin: Revisi Kriteria Petani Tidak Mampu


JAKARTA – Pembahasan mengenai pupuk bersubsidi kembali terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Hasan Aminuddin dalam rapat tersebut mengusulkan agar penerima pupuk bersubsidi semakin dibatasi. Yakni, petani yang memiliki lahan di bawah 0,75 hektar.

Menurut Hasan, ada banyak persoalan seputar pendistribusian pupuk bersubsidi. Seharusnya, pupuk tersebut diterima oleh petani yang memiliki sawah maksimal 2 hektar. Namun faktanya, petani dimaksud tidak mencerminkan petani yang benar-benar tidak mampu dan perlu disubsidi.

“Definisi petani tidak mampu ini harus dipersempit lagi sampai pupuk bersubsidi benar-benar hanya diterima petani tidak mampu,” ujar Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat ini dalam RDP bersama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Selasa (2/2).

Selanjutnya muncul simulasi di mana petani tidak mampu adalah yang memiliki lahan maksimal seluas 1 hektar. Namun setelah dihitung secara matematis oleh pihak Dirjen, sasaran petani tidak mampu yang menerima pupuk bersubsidi hanya bisa mencapai 80 persen.

“Agar bisa 100 persen pupuk bersubsidi ini benar-benar diserap oleh petani tidak mampu, kriteria petani tidak mampu ini harus diturunkan lagi menjadi 7.500 meter persegi. Tidak sampai 1 hektar,” terang Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta ini.

Dengan cara demikian, Hasan yakin petani tidak mampu bisa menikmati pupuk bersubsidi secara maksimal. “Target tahun 2021, urusan pupuk bersubsidi ini tuntas dan tidak lagi berkepanjangan,” kata mantan Bupati Probolinggo dua periode ini.

Terkait hal itu, Hasan meminta Kementerian Pertanian untuk segera mengubah peraturan sebelumnya. “Aturan tentang maksimal 2 hektar, diubah menjadi maksimal 0,75 hektar,” terangnya. (eem)


Bagikan Artikel