Politik & Pemerintahan

NasDem Tolak Pilkada 2024


PROBOLINGGO – Agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 mendapat sejumlah tentangan. Salah satunya dari Partai NasDem yang menyatakan penolakannya. Pilkada 2024 dinilai menimbulkan sejumlah dampak negatif.

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat H. Hasan Aminuddin mengatakan, NasDem menyatakan pilkada serentak harus dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023. Hasan menyatakan, pelaksanaan pilkada 2024 akan membuat jabatan kepala daerah dijabat oleh pelaksana tugas (plt) maupun penjabat (pj) dalam rentang waktu satu hingga dua tahun.

“Ini berpotensi membuka celah bagi terjadinya rekayasa politik untuk mendukung kepentingan pihak tertentu yang menjauhi komitmen pelayanan bagi publik. Ini tidak sehat,” tegas suami dari Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari ini.

Selain itu, Hasan menilai pilkada 2024 akan menyebabkan penumpukan biaya yang membebani APBN. Sebab pada 2024 juga akan digelar pemilu legislatif dan pilpres. “Ini tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam mengelola sistem keuangan dan anggaran pemilu yang harusnya dipertahankan dan terus disempurnakan,” terang Hasan.

NasDem kata Hasan, menilai pilkada serentak 2020 telah berjalan baik. Pelaksanaannya menjadi cerminan bahwa pilkada yang tidak digelar bersamaan dengan pemilu nasional, bisa berjalan dengan baik.

“Sebaliknya, penyatuan pemilu nasional dan pilkada, legislatif dan eksekutif, dan terutama pilpres mengandung risiko sangat besar. Situasi itu akan mengganggu stabilitas politik dan sosial serta dapat berisiko melemahkan arah berjalannya sistem demokrasi,” beber politisi asal Kabupaten Probolinggo ini.

Hasan menerangkan, pemisahan antara pemilu dengan pilkada akan menciptakan iklim politik yang kondusif. Selain itu juga akan menjadi ruang pendewasaan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Figur pilihan rakyat di daerah tidak terdistorsi oleh kepentingan pusat, karena tidak disatukan dengan pemilu nasional. Sehingga yang terjadi, figur dipilih berdasarkan pertimbangan rasional, obyektif, dan berkualitas,” sergah Hasan.

Ia juga menyinggung amar Putusan Mahkamah Konstitusi No 55/PUU-XVII/2019 tentang Tafsir Terhadap Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pilkada. Menurutnya, amar Putusan tersebut memberikan pemahaman bahwa pemilu nasional tidak harus bersamaan dengan pilkada.

“Serentak dapat diartikan bahwa dalam setiap tahunnya pilkada diselenggarakan pada hari dan bulan yang sama untuk seluruh daerah. NasDem mendesak pilkada serentak digelar pada tahun 2022 dan 2023. Jangan sampai digelar pada tahun 2024,” tegas Hasan. (eem)


Bagikan Artikel