Politik & Pemerintahan

Pilkades Serentak Lebih Kompetitif


PROBOLINGGO – Pelaksanaan Pilkades serentak 62 desa pada 2 Mei 2021 diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) Probolinggo yang baru saja disahkan itu, terdapat sejumlah poin baru yang membuat Pilkades tahun ini akan berjalan lebih kompetitif.

Dasar hukum pelaksanaan Pilkades tahun ini ialah Perbup nomor 1 tahun 2021 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Menurut Bupati Probolinggo Hj Puput Tantriana Sari, ada beberapa hal yang berbeda dibanding pilkades sebelumnya. 

Pasal 19 dan 20 menjelaskan soal aturan bagi PNS dan CPNS yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan tidak akan kehilangan haknya sebagai PNS dan CPNS.

Namun oleh Bupati ditegaskan bahwa kepada siapapun PNS dan CPNS yang maju mencalonkan diri sebagai kepala desa dan terpilih, diwajibkan untuk mengundurkan diri. Sebab saat ini Pemkab Probolinggo masih kekurangan tenaga PNS dan CPNS untuk mendukung program pelayanan kepada masyarakat.

“Itu sudah konsekuensinya, disaat kita saat ini memang sedang kekurangan tenaga pelayanan masyarakat,” ujar Bupati Tantri dalam rapat koordinasi tentang Pilkades Serentak ini di pendapa kabupaten Probolinggo, Kamis (28/1) siang.

Kemudian pada Pasal 19 ayat 8 menyebutkan bahwa seorang kepala desa yang hendak mencalonkan kembali sebagai kepala desa, diwajibkan menyertakan laporan pelunasan PBB selama masa kepemimpinannya.

“Kalau urusan pajak saja belum selesai, lantas mencalonkan lagi sebagai kepala desa kembali, mana tanggung jawabnya sebagai pimpinan sebelumnya. Hal ini tentunya akan memberatkan bagi siapapun kepala desa selanjutnya. Makanya syarat lunas ini kami masukkan,” ujarnya.

Selanjutnya, poin baru yang disebutkan Bupati Tantri ada pada pasal 27 ayat 3 tentang syarat bagi calon kepala desa yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa diwajibkan menyampaikan bukti dukungan berupa foto copy e-KTP. Banyaknya minimal 5 persen dari daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

“Dengan adanya syarat ini, kita coba memfasilitasi calon kepala desa yang benar berkualitas dan didukung oleh warga setempat, sekalipun calon tersebut merupakan warga dari luar desa. Toh syarat minimal ini sudah ada seperti saat Pilkada lalu, dimana dapat memfasilitasi adanya calon independen,” sebutnya.

Kemudian yang paling penting dikatakan oleh Bupati Tantri yakni terkait dengan tata cara penyaringan calon kepala desa nantinya akan diberlakukan sistem scoring atau penilaian berdasarkan berbagai aspek. Seperti aspek pengalaman kerja dipemerintahan, pendidikan, usia, dan tes tulis.

“Tiap aspeknya akan memiliki bobot nilai tersendiri. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin berpengalam dalam pemerintahan serta semakin muda usianya, maka nilainya akan semakin tinggi. Kalaupun nantinya yang lolos ada 5 bakal calon kepala desa, maka akan dilakukan tes tulis untuk menentukan 5 calon kepala desa terbaik,” katanya.

Namun demikian, menurut istri dari Anggota DPR RI Drs. H Hasan Aminuddin, M.Si ini, yang paling utama dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini adalah penerapan protokol kesehatan secara mutlak berlaku bagi panitia Pilkades dan para pemilih.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini kami memasukkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa yang disesuaikan dengan penerapan protokol kesehatan. Mulai dari pembatasan jumlah pemilih di TPS, hingga kewajiban dari panitia Pilkades menyediakan alat pelindung diri mulai masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya,” kata Bupati. (tm/iwy)

 

 

 

 


Bagikan Artikel