Politik & Pemerintahan

Pilkades Telan Rp 4,6 M, Panitia Diimbau Tak Pungut Sumbangan Cakades


PROBOLINGGO – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 62 desa di Kabupaten Probolinggo akan digelar 2 Mei mendatang. Untuk hajat demokrasi tingkat desa itu, Pemkab Probolinggo telah mengalokasikan anggaran  senilai Rp 4,6 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bankeuda) Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Jurianto. Disebutkan bahwa biaya penyelenggaraan Pilkades untuk 62 desa tersebut senilai Rp 4,6 Miliar. “Biaya Pilkades untuk 62 desa senilai Rp 4,6 miliar,” ungkapnya, Selasa (19/1).

Menurutnya, anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2020. Di mana nantinya besaran penerimaan dana Pilkades di setiap desa penyelenggara Pilkades tidaklah sama.

“Untuk teknisnya silahkan tanyakan langsung ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa). Namun dana senilai Rp 4,6 miliar itu merupakan bagian dari dana bantuan keuangan daerah yang diberikan oleh Pemkab Probolinggo khusus untuk biaya penyelenggaraan Pilkades,” sebutnya.

Terkait kapan dana tersebut akan diserahkan kepada desa, Jurianto mengatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya menunggu kapan dimulainya tahapan Pilkades. “Proses pencairannya menunggu kapan dimulainya tahapan Pilkades. Karena tahapan Pilkades memang butuh pendanaan dan pastinya itu sebelum bulan Mei,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo Edi Suryanto menyampaikan bahwa Pilkades serentak di 62 desa itu akan disalurkan kepada sebanyak 490 tempat pemungutan Suara (TPS) yang telah disiapkan.

“Semakin banyak jumlah hak pilihnya, maka akan semakin banyak kucuran dananya. Karena berkaitan dengan jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan. Mulai dari kotak suara, kertas suara, dan beberapa alat tulis kantor dihitung dari setiap dusun,” katanya.

Edi menegaskan bahwa dengan adanya bantuan keuangan khusus untuk penyelenggaraan Pilkades tersebut diharapkan para panitia Pilkades tidak sampai meminta segala bentuk sumbangan kepada para calon kepala desa (Cakades). “Tidak ada alasan apapun bagi panitia untuk memungut biaya kepada peserta. Termasuk dalih sumbangan sukarela. Itu perbuatan pidana,” pungkasnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel