Politik & Pemerintahan

Isyarat Bupati: Jika Satgas Covid-19 Tak Jalan, DD Tak Cair


PROBOLINGGO – Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari mengisyaratkan adanya syarat baru bagi pemerintah desa untuk bisa mencairkan Dana Desa (DD)-nya. Syarat baru tersebut yakni pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 yang terverifikasi setiap kegiatannya.

Bupati Tantri mengatakan, dirinya sudah meminta kepada Sekda Soeparwiyono untuk mengkaji hal itu. Sebab dari hasil evaluasi, terindikasi bahwa langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak lagi seintens pada masa awal-awal pandemi. Utamanya dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan masyarakat.

“Dari hasil evaluasi kami, yang benar-benar berjibaku adalah Satgas di tingkat kecamatan dan kabupaten yang secara konsisten melaksanakan penanganan Covid-19. Sedangkan di tingkat desa, RT dan RW masih perlu ditingkatkan lagi agar penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir,” ujarnya, Selasa (5/1).

Dijelaskan bahwa tambahan syarat harus menyertakan laporan penanganan Covid-19 lewat masing-masing satgas desa setempat, akan sangat membantu. Terutama membantu kinerja Satgas penanganan Covid-19 secara keseluruhan dalam kampanyenya memerangi penyebaran Covid-19.

“Kepada bapak Sekda, mohon dikaji dan dicarikan formulasinya agar laporan penanganan Covid-19 dari satgas desa bisa dijadikan salah satu syarat untuk pencairan dana desa. Ini penting agar kepala desa tetap konsisten dengan komitmen bersamanya memerangi Covid-19 dilingkungan desanya,” jelasnya.

Diakui oleh Bupati Tantri bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) para kades tidaklah sama. Sehingga akan muncul tantangan tersendiri bagi dirinya dan Pemkab Probolinggo untuk menerapkan rencana tersebut sebagai sebuah kebijakan baru. “Ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Ada yang perlu ditotok dulu, baru bisa bunyi. Sehingga kebijakan baru yang berdampak positif itu perlu untuk diterapkan demi kesehatan masyarakat,” tegasnya

Sementara, Wakil Bupati Timbul mengatakan bahwa budaya taat prokes hanya ada ketika ada razia masker atau pada saat operasi yustisi digelar. Selebihnya, warga mayoritas akan acuh dengan aturan prokes tersebut dan mengabaikan kesehatannya dan juga orang lain karena menyepelekan Covid-19. Dampaknya sudah jelas yakni angka penyebaran Covid-19 terus bertambah dan semakin banyak klaster pelangi yang muncul.

“Kalau tidak kita mulai dari masing-masing, saya kira akan sulit untuk memaksa warga untuk taat prokes. Karena pemerintah desa juga punya fungsi menyadarkan dan memaksakan prokes tersebut diterapkan dilingkungan desanya,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto menyampaikan dukungannya terhadap rencana menjadikan pembentukan satgas penanganan Covid-19 tingkat desa sebagai syarat pencairan DD. Namun menurutnya yang taka kalah penting saat ini yakni mengembalikan kepercayaan warga kepada para tenaga medis.

“Ada rasa ketakutan diwarga saat ini. Kalau sakit dan berobat khawatir di-Covid-kan. Persepsi seperti ini yang perlu dihilangkan, agar penanganan Covid-19 jadi maksimal. Jangan kalau sudah parah baru diobati, kan itu sudah terlambat. Jadi perlu ada sosialisasi lebih lanjut yang juga disisipkan lewat satgas desa itu,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang diakses dari laman resmi dirjen perimbangan keuangan RI, dinyatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, alokasi Dana Desa (DD) untuk 325 desa di Kabupaten Probolinggo merupakan yang tertinggi di Jatim.  Jika pada tahun  2019 mendapat DD sebesar Rp 392 miliar, tahun 2020 mendapat senilai Rp 432 miliar, maka pada tahun 2021 mendapat DD sebesar Rp 429 miliar. (tm/iwy)


Bagikan Artikel