Politik & Pemerintahan

Komisi IV: PT MJS Kronis


PROBOLINGGO – Perseteruan pihak manajemen PT Mandiri Jaya Succesindo (MJS) Gending dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo masih berlanjut. Kali ini pimpinan dan anggota Komisi IV balik menyatakan tidak terima dituduh sebagai biang penyebab terjadinya PHK masal bagi ratusan karyawan PT MJS.

Ketua Komisi IV Rika Apria Wijayanti menegaskan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh pihak manajemen PT MJS Gending. Menurutnya pihak manajemen melakukan pelintiran yang menyebutkan bahwa pemilik perusahaan merasa tersinggung dengan ujaran salah satu anggota Komisi IV pada salah satu pemberitaan. Sehingga dengan begitu, pemilik perusahaan berniat menutup perusahaannya.

Menurut Rika, hal itu sesuatu yang mengada-ada. “Faktanya kami tahu bahwa ada masalah kronis di dalam manajemen perusahaan itu. Sehingga mereka mencari kambing hitam untuk selanjutnya dijadikan alasan melakukan PHK terhadap karyawannya. Cerdiknya, mereka mengadu karyawan mereka yang notabene rakyat kabupaten Probolinggo dengan wakil mereka di legislatif. Kalau mereka mau angkat kaki, silahkan saja, asal mereka penuhi dulu hak-hak buruh mereka itu,” kata Rika, Senin (21/12).

Dijelaskan Rika bahwa permasalahan kronis yang terjadi pada manajemen perusahaan pengolahan kayu tersebut sangat beragam. Mulai dari upah buruh di bawah standar, over time jam kerja, hingga jaminan kesejahteraan dan kesehatan buruh berupa BPJS dan BSU yang tak sepenuhnya diberikan.

“Rakyat saya di sana sudah dipekerjakan secara semena-mena. Gaji mereka hanya Rp 60 ribu per hari, bahkan di bawah upah pekerja bangunan yang setiap harinya masih diberi upah di atas itu. Bahkan mereka bekerja selama 12 jam bukan selama 7-8 perharinya tanpa upah tambahan atau uang lembur. Hal itu kan sangat keterlaluan mereka itu,” jelasnya.

Politisi perempuan asal Partai NasDem ini kemudian menyatakan bahwa kondisi ini masih diperparah dengan tidak diberikannya hak-hak karyawan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Namun faktanya dari 400 karyawan yang bekerja disana, hanya 40 orang saja yang dijaminkan. Dari hal itu menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan dan kesehatan dari buruh,” katanya.

Belum lagi soal hak karyawan yang terhadap bantuan subsidi upah (BSU) yang menjadi hak dari para buruh yang memiliki upah dibawah Rp 5 juta dan terdampak pandemi Covid-19.

“Dari 40 karyawan yang didaftarkan itu, ternyata 4 diantaranya berhak mendapatkan bantuan BSU dari pemerintah tersebut. Namun lucunya, pihak manajemen perusahaan menolak bantuan untuk karyawannya itu dengan alasan tidak adanya informasi terkait penyaluran BSU tersebut,” imbuh Rika.

Sedangkan Sekretaris Komisi IV Bambang Robianto tak kalah tegas dengan ketua komisinya. Bambang yang merupakan politisi Partai Golkar itu bahkan menyebut bahwa aksi demo yang dilakukan oleh ratusan karyawan di depan gedung DPRD Kabupaten Probolinggo beberapa waktu lalu adalah sebuah aksi adu domba.

“Seandainya para buruh itu tahu kalau kedatangan kami ke perusahaannya itu tak lain untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai buruh, bukan justru disebut sebagai biang keladi penyebab mereka terancam di-PHK oleh perusahaannya,” tegasnya.

Bambang justru mempertanyakan sikap kooperatif dari pihak manajemen PT MJS Gending yang menantang akan menutup perusahaannya lantaran pemiliknya merasa tersinggung disebut perusahaannya nakal karena tak berijin lengkap. “Lha kan faktanya memang demikian. Silahkan tanyakan ke komisi lainnya soal ijin lainnya, apakah mereka punya itu dan sudah lengkap?” tegasnya.

Lebih lanjut, Bambang yang juga anggota Exco PSSI Kabupaten Probolinggo itu menyebut bahwa sebenarnya pihaknya sudah berupaya untuk memfasilitasi agar pihak perusahaan bersedia untuk menjamin hak-hak dari ratusan buruhnya tersebut. Mulai dari meminta pihak BPJS ketenagakerjaan untuk datang dan melakukan mediasi dengan pihak manajemen PT MJS. Namun hasilnya selalu tak maksimal karena sikap tak kooperatif dari manajemen setempat.

“Paling parah yang menurut saya sudah sangat keterlaluan yakni terjadinya aksi pengusiran Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo bapak Hudan yang hendak datang berkunjung ke lokasi pabrik itu oleh petugas security. Kalau sudah seperti itu, sikap kooperatifnya di mana?” sebutnya.

Bahkan, kata Bambang, ada dosa yang tak termaafkan dari manajemen PT MJS yang tak kalah keterlaluan, yakni soal penyaluran BSU. Menurutnya, seluruh karyawan perusahaan tersebut berhak menerimanya. Namun ternyata sedari awal pihak perusahaan tidak melakukan pendataan dan usulan kepada pihak Disnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga tidak satupun pekerja setempat mendapatkan bansos dari pemerintah tersebut.

“Padahal hanya dimintai setor nomor rekening, namun alasannya pihak manajemen bilang kalau mereka takut nomor rekening itu, nantinya akan disalahgunakan oleh karyawan. Ini kan sangat lucu. Belum lagi alasan mereka tidak tahu kalau ada program itu dari pemerintah. Alasan ini lebih lucu lagi,” katanya.

Maka dari itu, Bambang mengingatkan kembali kepada manajemen PT MJS agar tidak lagi mempermainkan nasib para pekerjanya. Sebab sedari awal, menurutnya, pihak manajemen perusahaan memang seperti sengaja ini memerah habis tenaga para pekerjanya yang secara SDM perlu dipertanyakan tingkat pendidikannya.

“Tapi kalau pengakuan manajemennya saja mengatakan bahwa walaupun lulusan TK tetap akan mereka terima sebagai pekerja di sana, tentunya patut kami pertanyakan apakah memang tidak ada standarisasi rekrutmen pekerjanya,” ujarnya.

Diakuinya memang dirinya telah mendapat laporan dari perusahaan bahwa kondisi perusahaan milik pengusaha asal Surabaya itu memang sedang tidak sehat. Pasalnya dari total kemampuan produksi kayu hingga 12 ribu kubik yang mampu dipenuhi hanya sekitar 2 ribu kubik. Belum lagi soal suplai bahan baku kayu yang jadi bahan utama produksi yang jumlahnya terus menurun.

“Pak Azis rekan kami di Komisi IV yang juga berkecimpung di dunia usaha kayu menyebutkan, bahwa kalau akhir tahun memang stok kayu kurang. Namun hal itu akan berangsur bertambah seiring berjalannya tahun. Tapi itu bukan alasan untuk tidak memenuhi hak-hak dari para pekerja,” terangnya.

Terakhir, Bambang menyatakan masih akan melakukan mediasi dengan pihak manajemen PT MJS beserta dengan stakeholder lainnya. Tujuannya yakni tetap mencarikan solusi agar hak kesejahteraan pekerja PT MJS terpenuhi, baik itu dari sisi upah, jam kerja, serta jaminan sosialnya.

“Kalau memang lagi-lagi mereka tidak kooperatif dan ikut aturan main yang ada di sini, kami persilahkan tahun depan mereka angkat kaki dari Kabupaten Probolinggo. Daripada rakyat kami hanya dijadikan sapi perah dengan upah yang tidak layak serta tidak terjamin kesejahteraannya,” tegasnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel