Politik & Pemerintahan

Pegawai Pemkot Probolinggo Terjaring Yustisi


PROBOLINGGO – Dua pegawai Pemkot Probolinggo terjaring operasi yustisi gabungan yang dilakukan pada Kamis (17/12) pagi hingga siang. Keduanya adalah pegawai Dispertahankan (Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan) dan seorang perangkat Kelurahan Tisnonegaran.

Operasi yustisi kali ini dilakukan tim gabungan Satpol PP, Kodim 0820, Polresta, Sub Denpom dan Damkar. Mereka menyasar sejumlah perkantoran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkot Probolinggo. Di antaranya ialah kantor Dispertahankan, Dinas Perpustakaan dan Arsip serta kantor Kelurahan Tisnonegaran.

Hasilnya, petugas menemukan seorang pegawai perempuan di sekretariat Dispertahankan yang tidak bermasker saat berbincang-bincang dengan rekan kerjanya. Kasi Ops Dinas Satpol PP Hendra Kusuma mengaku pihaknya juga mendapati pegawai lelaki di kantor Kelurahan Tisnonegaran tidak bermasker saat berada di tempat parkir.

Keduanya akan diberi sanksi sama dengan masyarakat umum yang terjaring yustisi, yakni denda administrasi. “Kami menemukan dua pegawai tidak memakai masker saat di kantor. Kartu identitasnya diamankan untuk proses lebih lanjut. Sanksinya sama dengan masyarakat. Kalau sanksi pegawainya terserah masing-masing OPD,” ujar Hendra Kusuma.

Menurutnya, operasi yustisi prokes di perkantoran dilaksanakan sejak awal bulan lalu. Sampai kemarin sudah ada 8 kantor yang didatangi. Namun, petugas baru menemukan dua pegawai yang tidak menjalankan prokes.

“Kami akan terus melakukan razia secara acak. Tidak menutup kemungkinkan, kami juga akan menyasar perkantoran swasta. Ya, sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19,” katanya.

Ditambahkan, operasi di perkantoran pemkot dilakukan karena OPD juga menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Hendra berharap, pegawai pemkot taat dan patuh pada prokes, karena menjadi contoh bagi masyarakat. “Harapan kami seperti itu. Disiplin menjalankan prokes agar diikuti masyarakat,” imbuh Hendra.

Selama operasi yustisi penegakan prokes, tercatat ada 1.932 pelanggar. Yang diberi sanksi sosial 1.110 orang, denda yustisi 97 orang, denda administrasi non yustisi 527 orang. Adapun KTP yang sudah diambil  sebanyak 661 dan sisa 134 KTP yang belum diambil pemiliknya. Jumlah denda yang masuk ke kasda Rp 8.940.000. Sedangkan denda non yustisi Rp 20.080.000. (gus/iwy)

 


Bagikan Artikel