Politik & Pemerintahan

Warga Probolinggo yang tak Bermasker Akan Diswab


PROBOLINGGO – Kota Probolinggo kembali berstatus zona merah Covid-19. Untuk menekan penyebaran virus corona, Pemkot Probolinggo bersama Forkopimda bakal mengintensifkan operasi yustisi. Dan apabila dalam operasi yustisi ada warga yang kedapatan tidak bermasker, akan diswab.

Hal itu disampaikan Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Minggu (13/12), usai menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda di gedung Puri Manggala Bhakti, kantor walikota. Menurutnya, rakor yang diselenggarakan hari itu merupakan koordinasi dan evaluasi yang sudah rutin digelar.

Lalu dalam rakor kali ini, kata Walikota Hadi, dibahas soal status Kota Probolinggo yang kembali menjadi status zona merah. Itu karena jumlah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 terus bertambah.

Guna menekan penyebaran dan mencegah agar tidak terus bertambah warga yang terpapar virus corona, maka pihaknya menggelar rapat tersebut. “Yang dibahas tadi soal status zona merah. Utamanya soal penambahan jumlah yang terpapar Covid-19 dan kesadaran masyarakat. Tentang tahun baru, belum dibahas dalam rapat tadi,” ujar Walikota Hadi sebelum meninggalkan tempat acara kemarin.

Upaya pencegahan yang dilakukan menurut Walikota Hadi, selain edukasi, pihaknya akan melakukan penyadaran terhadap masyarakat secara lebih intensif, yakni dengan cara edukasi serta operasi yustisi.

Menurut Walikota, warga yang kedapatan tak memakai masker saat operasi yustisi, akan diswab. “Kami akan swab warga yang terjaring operasi yustisi. Tentunya warga yang tidak disiplin menggunakan masker,” katannya.

Tujuan langkah ini adalah untuk menekan jumlah warga yang terpapar Covid-19 karena setiap hari terus bertambah. Mereka yang diswab saat terjaring operasi yustisi, tidak dipungut biaya. Selain warga yang terjaring operasi, warga yang secara mandiri dan sukarela meminta swab, akan dilayani oleh pemkot secara gratis. “Harapannya, agar tidak bertambah terus dan kesadaran masyarakat akan virus corona dapat muncul,” tambahnya.

Soal penambahan personel TNI, Walikota Hadi menyebut mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Timur sebanyak 50 personel. Mereka akan dilibatkan dalam operasi yustisi dan sebagian akan ditempatkan di lokasi kerumunan. “Kami mendapat bantuan 50 pasukan TNI. Kota atau kabupaten lain apakah juga dapat bantuan, kami tidak tahu. Ini demi mencegah pelanggaran protokol kesehatan,” kata Walikota. (gus/iwy)


Bagikan Artikel