UMK Kota Probolinggo Naik Rp 31 Ribu

PROBOLINGGO – Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 Probolinggo naik. Namun,  sepertinya kenaikan UMK ini tidak membuat pekerja sumringah. Sebab, kenaikannya hanya sebesar Rp 31 ribu dari UMK tahun ini.

UMK Kota Probolinggo 2020 sebesar Rp 2.319.000. Sedangkan UMK 2021 naik menjadi Rp 2.350.000, atau naik hanya Rp 31 ribu.

Kenaikan UMK tersebut dibenarkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Probolinggo Tri Agung Tjahjahadi. Menurutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur  UMK Kota Probolinggo naik menjadi Rp 2.350.000, atau naik Rp 31 ribu dari tahun 2020.

Agung yang juga wakil ketua Dewan Pengupahan mengatakan, kenaikan UMK 2021 ini terhitung paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alasannya, kenaikan ini menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. “Ini untung sudah naik meski sedikit. Sebenarnya Menteri Tenaga Kerja menyarankan UMK enggak perlu naik. Ya, melalui Surat Edarannya (SE),” ujarnya.

Ditambahkan, UU Cipta Kerja tahun 2020 pasal 91 menyatakan, untuk UMK menggunakan UMK yang sudah ditetapkan. Berdasarkan undng-undang tersebut UMK tahun 2021 besarannya sama seperti UMK 2020. “Tapi kami sepakat, UMK Kota Probolinggo dinaikkan. Berdasarkan beberapa usulan dari anggota Dewan Pengupahan,” kata Agung.

Artikel Terkait

Disebutkan, anggota pengupahan terdiri dari pemerintah yang terdiri dari Bagian Hukum, Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP). Kemudian Apindo, SPSI, Biro Pusat Statistik (BPS) dan Perguruan Tinggi. “SK Walikota. Ketuanya dari pemkot dan kami sebagai Apindo, wakil ketua Dewan Pengupahan,” katanya.

UMK naik disesuaikan dengan besaran inflasi. Agung menjelaskan, Januari hingga Oktober 2020, inflasi di Kota Probolinggo 1,4 persen. Setelah dihitung, akhirnya UMK 2021 disepakati naik 1,3 persen. “Setelah dikalkulasi, ada kelebihan angka Rp 2 ribu, akhirnya dibulatkan naik menjadi Rp 2.350.000,” jelas Agung, usai mengikuti sosialisasi UMK 2021 di ruang pertemuan Balai Latihan Kerja (BLK), Rabu (2/11).

Muhammad Sulhan selaku Kabid Hubungan Industrial pada Dinas Perizinan dan Tenaga Kerja keputusan Gubernur nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2021 harus dijalankan. “Ya, seluruh perusahaan yang ada di wilayah kami harus menjalankan keputusan gubernur tersebut,” ujarnya.

Jika ada perusahaan tidak melaksanakan aturan tersebut, maka pihaknya akan menelusuri. Terutama untuk mengetahui mengapa perusahaan tidak menaikkan UMK. Apakah benar-benar tidak mampu atau karena penyebab lain. “Kami sebegai pemerintah berharap perusahaan menjalankan SK gubernur tersebut. Jika ada pengusaha yang tidak menaikkan UMK, kita lihat dulu permasalahannya,” katanya.

Pihaknya menyadari, pengusaha di era pandemi Covid-19 banyak yang kesulitan soal keuangan. Bahkan, tidak sedikit perusahaan tutup dan mem-PHK karyawannya. Persoalan tersebut lanjut Sulhan memang menjadi pertimbangan. “Tidak mem-PHK karyawannya saja kami sudah bersyukur. Banyak perusahaan kolaps di masa pandemi ini,” katanya. (gus/iwy)

Bagikan
Ditulis oleh
Koran Pantura

Artikel Terbaru

Divonis Korupsi 9 Tahun Lalu, Kades Curah Temu Akhirnya Dieksekusi

KRAKSAAN – Setelah sempat mengambang beberapa tahun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo akhirnya mengeksekusi vonis…

20 Januari 2021

Tambak Disewakan Ketua RT, Warga Wadul Dewan

PROBOLINGGO - Gedung DPRD Kota Probolinggo didatangi warga, Rabu (20/1) sekitar pukul 10.00. Mereka mengaku…

20 Januari 2021

Demi Keamanan, Sediakan Jasa Jukir di Alun-Alun

KRAKSAAN – Sepanjang tahun 2020 lalu, aksi pencurian sepeda motor kerap terjadi di alun-alun Kota…

20 Januari 2021

Gelapkan Dana KUR Rp 1 Miliar, Karyawan BRI Jadi Tersangka

KRAKSAAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo menetapkan Moh. Helmi dan Yusuf Afandi sebagai tersangka…

19 Januari 2021

Setahun, Tangani 35 Kasus Seksualitas

PROBOLINGGO - Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Kabupaten Probolinggo masih patut jadi keprihatinan.…

19 Januari 2021

Pilkades Telan Rp 4,6 M, Panitia Diimbau Tak Pungut Sumbangan Cakades

PROBOLINGGO – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 62 desa di Kabupaten Probolinggo akan digelar…

19 Januari 2021