Politik & Pemerintahan

UMK Kota Probolinggo Naik Rp 31 Ribu


PROBOLINGGO – Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 Probolinggo naik. Namun, sepertinya kenaikan UMK ini tidak membuat pekerja sumringah. Sebab, kenaikannya hanya sebesar Rp 31 ribu dari UMK tahun ini.

UMK Kota Probolinggo 2020 sebesar Rp 2.319.000. Sedangkan UMK 2021 naik menjadi Rp 2.350.000, atau naik hanya Rp 31 ribu.

Kenaikan UMK tersebut dibenarkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Probolinggo Tri Agung Tjahjahadi. Menurutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur UMK Kota Probolinggo naik menjadi Rp 2.350.000, atau naik Rp 31 ribu dari tahun 2020.

Agung yang juga wakil ketua Dewan Pengupahan mengatakan, kenaikan UMK 2021 ini terhitung paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alasannya, kenaikan ini menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. “Ini untung sudah naik meski sedikit. Sebenarnya Menteri Tenaga Kerja menyarankan UMK enggak perlu naik. Ya, melalui Surat Edarannya (SE),” ujarnya.

Ditambahkan, UU Cipta Kerja tahun 2020 pasal 91 menyatakan, untuk UMK menggunakan UMK yang sudah ditetapkan. Berdasarkan undng-undang tersebut UMK tahun 2021 besarannya sama seperti UMK 2020. “Tapi kami sepakat, UMK Kota Probolinggo dinaikkan. Berdasarkan beberapa usulan dari anggota Dewan Pengupahan,” kata Agung.

Disebutkan, anggota pengupahan terdiri dari pemerintah yang terdiri dari Bagian Hukum, Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP). Kemudian Apindo, SPSI, Biro Pusat Statistik (BPS) dan Perguruan Tinggi. “SK Walikota. Ketuanya dari pemkot dan kami sebagai Apindo, wakil ketua Dewan Pengupahan,” katanya.

UMK naik disesuaikan dengan besaran inflasi. Agung menjelaskan, Januari hingga Oktober 2020, inflasi di Kota Probolinggo 1,4 persen. Setelah dihitung, akhirnya UMK 2021 disepakati naik 1,3 persen. “Setelah dikalkulasi, ada kelebihan angka Rp 2 ribu, akhirnya dibulatkan naik menjadi Rp 2.350.000,” jelas Agung, usai mengikuti sosialisasi UMK 2021 di ruang pertemuan Balai Latihan Kerja (BLK), Rabu (2/11).

Muhammad Sulhan selaku Kabid Hubungan Industrial pada Dinas Perizinan dan Tenaga Kerja keputusan Gubernur nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2021 harus dijalankan. “Ya, seluruh perusahaan yang ada di wilayah kami harus menjalankan keputusan gubernur tersebut,” ujarnya.

Jika ada perusahaan tidak melaksanakan aturan tersebut, maka pihaknya akan menelusuri. Terutama untuk mengetahui mengapa perusahaan tidak menaikkan UMK. Apakah benar-benar tidak mampu atau karena penyebab lain. “Kami sebegai pemerintah berharap perusahaan menjalankan SK gubernur tersebut. Jika ada pengusaha yang tidak menaikkan UMK, kita lihat dulu permasalahannya,” katanya.

Pihaknya menyadari, pengusaha di era pandemi Covid-19 banyak yang kesulitan soal keuangan. Bahkan, tidak sedikit perusahaan tutup dan mem-PHK karyawannya. Persoalan tersebut lanjut Sulhan memang menjadi pertimbangan. “Tidak mem-PHK karyawannya saja kami sudah bersyukur. Banyak perusahaan kolaps di masa pandemi ini,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel