Dana TT 2021 Hanya Rp 10,5 M

PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo mengalokasikan dana tidak terduga (TT) senilai Rp 10,5 Miliar untuk tahun 2021 mendatang. Nilai tersebut turun jauh jika dibanding dana TT tahun ini yang mencapai sekitar Rp 150 Miliar. Meski demikian, Pemkab Probolinggo tetap meyakini jika angka tersebut cukup untuk biaya penanganan Covid-19.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan Dana TT tahun depan memang tidak akan sebesar tahun ini. Namun demikian, bukan berarti Pemkab Probolinggo akan abai dengan penanganan dampak pandemi Covid-19. Karena seperti yang disampaikan, Dewi bahwa penanganan dampak Covid-19 masih akan jadi prioritas tahun depan dan biayanya tidak lagi mengandalkan dana TT, melainkan juga melibatkan anggaran dana yang melekat pada masing-masing OPD.

“Tahun depan, anggaran untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan mencapai sekitar Rp 371 miliar. Paling besar melekat di Dinas Kesehatan, kemudian RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan terakhir RSUD Tongas,” sebutnya, Rabu (2/11) kemarin.

Dewi menjelaskan, anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun depan tidak hanya di bidang kesehatan. Hampir semua OPD ada alokasi anggaran terkait kegiatan Covid-19. Untuk mempersiapkannya secara matang, saat ini tengah dilakukan proses perincian kebutuhan untuk vaksinasi Covid-19. Bahkan tahun depan untuk mendukung kegiatan vaksinasi tersebut, rincian sementara disiapkan anggaran Rp 10 miliar.

Artikel Terkait

Kepala Bidan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo Mujoko mengatakan, pihaknya terus merinci mengenai vaksinasi Covid-19. Menurutnya, anggaran untuk vaksinasi sendiri masih belum final. “Sejauh ini kami terus melakukan perincian karena tentunya anggaran ini besar ya,” katanya.

Sejauh ini, anggaran yang disiapkan kurang lebih sekitar Rp 10 miliar. Anggaran itu dianggarkan di APBD 2021 masuk ke dalam rekening dana Tidak Terduga (TT). Pria yang akrab disapa Joko itu menjelaskan, anggaran tersebut bukan untuk membeli vaksinnya. Tetapi, sebagai penunjang.

Meliputi kegiatan vaksinasi dan perlengkapan sarana dan prasarana. Untuk vaksin sendiri, kata Joko, yang membeli adalah pemerintah pusat. “Jadi ini anggaran untuk penunjang seperti untuk pembelian masker dan alat pelindung diri. Vaksinnya nanti dari pemerintah pusat. Sedangkan daerah untuk mem-back up kelancaran vaksinasinya,” tandasnya. (tm/ra)

Artikel Terbaru

Divonis Korupsi 9 Tahun Lalu, Kades Curah Temu Akhirnya Dieksekusi

KRAKSAAN – Setelah sempat mengambang beberapa tahun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo akhirnya mengeksekusi vonis…

20 Januari 2021

Tambak Disewakan Ketua RT, Warga Wadul Dewan

PROBOLINGGO - Gedung DPRD Kota Probolinggo didatangi warga, Rabu (20/1) sekitar pukul 10.00. Mereka mengaku…

20 Januari 2021

Demi Keamanan, Sediakan Jasa Jukir di Alun-Alun

KRAKSAAN – Sepanjang tahun 2020 lalu, aksi pencurian sepeda motor kerap terjadi di alun-alun Kota…

20 Januari 2021

Gelapkan Dana KUR Rp 1 Miliar, Karyawan BRI Jadi Tersangka

KRAKSAAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo menetapkan Moh. Helmi dan Yusuf Afandi sebagai tersangka…

19 Januari 2021

Setahun, Tangani 35 Kasus Seksualitas

PROBOLINGGO - Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Kabupaten Probolinggo masih patut jadi keprihatinan.…

19 Januari 2021

Pilkades Telan Rp 4,6 M, Panitia Diimbau Tak Pungut Sumbangan Cakades

PROBOLINGGO – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 62 desa di Kabupaten Probolinggo akan digelar…

19 Januari 2021