Politik & Pemerintahan

Dana TT 2021 Hanya Rp 10,5 M


PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo mengalokasikan dana tidak terduga (TT) senilai Rp 10,5 Miliar untuk tahun 2021 mendatang. Nilai tersebut turun jauh jika dibanding dana TT tahun ini yang mencapai sekitar Rp 150 Miliar. Meski demikian, Pemkab Probolinggo tetap meyakini jika angka tersebut cukup untuk biaya penanganan Covid-19.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan Dana TT tahun depan memang tidak akan sebesar tahun ini. Namun demikian, bukan berarti Pemkab Probolinggo akan abai dengan penanganan dampak pandemi Covid-19. Karena seperti yang disampaikan, Dewi bahwa penanganan dampak Covid-19 masih akan jadi prioritas tahun depan dan biayanya tidak lagi mengandalkan dana TT, melainkan juga melibatkan anggaran dana yang melekat pada masing-masing OPD.

“Tahun depan, anggaran untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan mencapai sekitar Rp 371 miliar. Paling besar melekat di Dinas Kesehatan, kemudian RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan terakhir RSUD Tongas,” sebutnya, Rabu (2/11) kemarin.

Dewi menjelaskan, anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun depan tidak hanya di bidang kesehatan. Hampir semua OPD ada alokasi anggaran terkait kegiatan Covid-19. Untuk mempersiapkannya secara matang, saat ini tengah dilakukan proses perincian kebutuhan untuk vaksinasi Covid-19. Bahkan tahun depan untuk mendukung kegiatan vaksinasi tersebut, rincian sementara disiapkan anggaran Rp 10 miliar.

Kepala Bidan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo Mujoko mengatakan, pihaknya terus merinci mengenai vaksinasi Covid-19. Menurutnya, anggaran untuk vaksinasi sendiri masih belum final. “Sejauh ini kami terus melakukan perincian karena tentunya anggaran ini besar ya,” katanya.

Sejauh ini, anggaran yang disiapkan kurang lebih sekitar Rp 10 miliar. Anggaran itu dianggarkan di APBD 2021 masuk ke dalam rekening dana Tidak Terduga (TT). Pria yang akrab disapa Joko itu menjelaskan, anggaran tersebut bukan untuk membeli vaksinnya. Tetapi, sebagai penunjang.

Meliputi kegiatan vaksinasi dan perlengkapan sarana dan prasarana. Untuk vaksin sendiri, kata Joko, yang membeli adalah pemerintah pusat. “Jadi ini anggaran untuk penunjang seperti untuk pembelian masker dan alat pelindung diri. Vaksinnya nanti dari pemerintah pusat. Sedangkan daerah untuk mem-back up kelancaran vaksinasinya,” tandasnya. (tm/ra)


Bagikan Artikel