Politik & Pemerintahan

Sidak Pabrik, Dewan Temukan Kejanggalan


GENDING – Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo Rabu (25/11) melakukan sidak di salah satu pabrik di Desa Pajurangan, Gending. Dalam sidak di pabrik yang beroperasi di bidang kayu itu, dewan menemukan indikasi bahwa pihak manajemen tidak memberi kesejahteraan pada karyawannya.

“Kami sewaktu melakukan kunjungan kerja ke salah satu pabrik di Gending, ada kejanggalan dan keanehan luar biasa,” jelas Sekretaris Komisi IV Bambang. Menurutnya, ketidakjelasan tersebut ada pada kesejahteraan karyawan. Dari sekitar 450 lebih karyawan di pabrik itu, hampir 90 persennya tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta asuransi lainnya.

“Yang didaftarkan hanya 40 orang karyawan. Selebihnya itu tidak didaftarkan. Ini yang menjadi catatan penting kami,” ungkapnya.

Catatan penting lainnya, kata Bambang, gaji karyawan di pabrik tersebut di bawah UMK (Upah Minimum Karyawan) tahun 2020 yang telah di tetapkan oleh Gubernur Jatim untuk Kabupaten Probolinggo, yakni Rp 2.503.265,94.

“Gajinya masih di bawah UMK. Padahal UMK Kabupaten Probolinggo Rp 2,5 juta. Tetapi di pabrik itu masih di bawahnya. Ini kenapa dan bagaimana?” tegas Bambang.

Politisi Golkar membeberkan, sistem kerja di pabrik tersebut mencapai 12 jam. Secara otomatis, jam kerja tersebut tidak berbanding lurus dengan upah para karyawan dalam bekerja.

“Para karyawan pabrik memang bekerja shift. Tetapi shift kerja karyawan mencapai 12 jam. Sedangkan peraturan shifting telah diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 77 hingga 85 tentang ketenagakerjaan, hanya 8 jam saja,” paparnya.

Hal lain yang disoroti menurut Bambang ialah masalah BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi tenaga kerja di bawah penghasilan Rp 5 juta. Karena tidak terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, otomatis ratusan karyawan di pabrik itu tak mendapat bantuan. “Akibat kelalaian dari perusahaan itu, sehingga 400 karyawannya tidak mendapatkan BLT dari pemerintah,” tegas Bambang.

Untuk itu, pihaknya segera mengadukan temuan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Itu agar perusahaan yang bergerak di bidang kayu itu dijatuhi sanksi. “Kami tidak hanya diam saja. Kami nantinya akan mengadukan temuan ini ke Disnakertrans Jatim. Supaya, diberi tindakan,” katanya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak managemen pabrik tersebut masih belum berhasil dikonfirmasi atas temuan-temuan Komisi IV. (yek/iwy)


Bagikan Artikel