Politik & Pemerintahan

Hasan Aminuddin Minta KKP Bantu Modal Nelayan


PROBOLINGGO – Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  membantu permodalan para nelayan dengan bunga ringan. Sebab selama ini, nelayan tercekik oleh riba, sehingga kehidupannya dari dulu hingga sekarang tetap miskin.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H Hasan Aminuddin saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu (18/11) pukul 15.00.

Menurut Hasan, nelayan selama ini dipermainkan oleh tengkulak yang memberi pinjaman dengan bunga mencekik. “Junglok, seglejung mole telok, begitu istilahnya. Pinjam satu ikat harus mengembalikan tiga ikat,” ujar mantan bupati Probolinggo dua periode ini.

Selain soal modal bagi para nelayan, Hasan kemarin juga minta kuota untuk putra-putri nelayan agar bisa mengenyam pendidikan atau bersekolah di Poltek (Politeknik) milik KKP. Selain minta agar diprioritaskan, mereka juga digratiskan dalam hal biaya pendidikan, sekaligus biaya asrama.

Soal kuota pendidikan di Poltek milik KKP, menurut Hasan, agar kelak anak-anak nelayan tidak mendapat stempel SDM rendah terus-terusan. “Selama ini anak-anak nelayan dicap tidak pernah sekolah dan SDM rendah. Kami ingin stempel itu hilang,” katanya.

Hasan berkeinginan, putra-putri nelayan tetap jadi nelayan meneruskan usaha orang tuanya, tetapi lebih profesional. Karena terbukti, nelayan dan petani menjadi pahlawan di masa pendemi Covid-19. “Nelayan dan petani pejuang ekonomi. Mereka tidak terdampak Covid-19,” tandasnya.

Hasan berterus terang baru mendengar kalau KKP memiliki dua sekolah Politeknik di Sidoarjo dan Jakarta. Hasan mendengar soal poltek itu setelah menjadi wakil ketua Komisi IV. “Saat kami menjadi anggota Komisi VIII, tidak tahu. Ini kesempatan bagi nelayan untuk menyekolahkan anak-anaknya di poltek. Apalagi lokasi kampusnya di Sidoarjo Jawa Timur,” sambungnya.

Hasan kemudian menjelaskan, kedatangannya kemarin ada lima agenda. Pagi berkunjung ke PLTU Paiton, melihat limbah batu bara yang sudah lama dilaporkan warga. Sorenya berkunjung ke PPP Mayangan, sekaligus meninjau tempat pelelangan ikan Mayangan. Sedangkan hari ini Hasan akan berkunjung ke Gunung Bromo, karena Wisata Bromo juga di bawah pengawasan komisinya.

Berikutnya, kunjungan akan dilanjutkan ke Jombang dalam rangka meninjau limbah sejumlah pabrik yang dialirkan ke salah satu sungai. Dari Jombang akan berlanjut ke Madiun untuk melihat langsung tanaman porang sekaligus prosesnya hingga siap diekspor.

“Di Madiun ada tanaman porang sekaligus pabrik pengolahannya. Tanaman ini bisa menggantikan tanaman albasia dan senon yang saat ini harganya murah,” katanya. Hasan  berharap, porang bisa dikembangkan di daerah lain, karena memiliki prospek yang cukup bagus.

Ditambahkan, di persidangan kedua tahun 2020 ini, komisinya berkunjung ke 3 wilayah di Indonesia. Masing-masing ialah Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Banten. “Untuk kunjungan di sini, kami bawa 11 anggota komisi IV dari berbagai partai dan dapil.  Kepala bagian kesekretariatan komisi IV juga kami bawa. Kami didampingi Pak Dirjen,” pungkasnya.

Sementara itu Dirjen Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan pada KKP TB Hairu Wahayu mengatakan, meski Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan milik pemerintah provinsi, namun kementeriannya tetap membantu. Terutama soal kemudahan perizinan.  Karena 284 kapal di atas 30 GT yang bersandar di PPP M berada di bawah pengawasan  kementriannya.

Karenanya, KKP akan terus membangun komitmen yang kuat dan bersinergi serta membangun konektivitas dengan pemda, terutama soal perizinan bagi nelayan. Terbukti, KKP telah memudahkan dan mempercepat perizinan untuk nelayan yang hanya satu jam atau paling lama satu hari selesai.

“Meski tidak selesai satu jam, paling tidak sudah mendekati apa yang kami inginkan. Tidak seperti dulu yang hingga berbulan-bulan selesainya,” ujarnya.

Begitu juga dengan perizinan NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria dan SLO/ Sertifikat Laik Operasi) yang juga dipermudah. Nelayan tidak perlu mendatangkan kapalnya ke Jakarta untuk mendapatkan surat tersebut.

Hairu juga memuji soal kebersihan PPP yang disebutnya PPP terbersih se-Indonesia. “Kami juga memberikan pinjaman lunak, bantuan modal usaha sebesar Rp162 miliar yang akan diberikan ke nelayan sini,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel