Politik & Pemerintahan

BPBD Ingatkan Soal La Nina


PROBOLINGGO – Menyusul rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD soal penutupan sementara Museum Rasulullah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo telah melakukan rapat koordinasi dengan tim kerjasama. Hasilnya, sistem kerjasama yang disepakati bukan sewa. Pihak ketiga hanya membayar retribusi dan pajak hiburan.

            Hal ini disampaikan Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Moch. Maskur, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11) siang. Ia membenarkan kalau Senin (16/11) lalu telah bertemu dengan tim kerjasama yang terdiri dari Bagian Hukum, Pemerintahan, Bappeda, Keuangan, Asset, bagian Restribusi dan Inspektorat.

Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa sistem yang dipilih adalah kerjasama dengan ketentuan, pemakai museum dikenakan retribusi 10 persen. Kerjasama ini tidak memakai sistem sewa sesuai Perda Pemakaian Kekayaan Daerah, karena museum yang berada di Jalan Suroyo tersebut dikelola Disdikbud.

Menurut Maskur, sistem sewa bisa diterapkan pada kekayaan daerah yang kosong atau tidak ditempati dan dalam penguasaan bagian aset. Sedangkan Museum Probolinggo yang kini sudah diubah menjadi Museum Rasulullah hingga kini dikelola Disdikbud. “Kami mengelola museum itu sejak tahun 2011,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam kerjasama tersebut, pihak ketiga yaitu Indonesia Merindu, dikenai retribusi pemakaian kekayaan daerah 10 persen. Penghitungannya sesuai penghasilan atau pendapatan pihak ketiga setelah dikurangi pengeluaran. “Kami tahunya dari laporan keuangan yang dikirim ke kami. Ya, 10 persen dari pendapatannya,” katanya.

Hanya, hingga saat ini belum ada laporan keuangan dari pihak ketiga. Saat ditanya kapan pihak ketiga akan membayar retribusi 10 persen itu, Maskur menjawab, “Setelah biaya yang dikeluarkan pihak ketiga untuk rehab gedung, tambah daya dan penambahan AC tertutupi atau Break Event Point (BEP).” 

Jika belum BEP, maka pengelola Museum Rasulullah belum wajib membayar retribusi yang dimaksud. Mengenai pembayarannya, tergantung laporan keuangan. Bisa per minggu atau setap bulan atau perbulan. “Besaran retribusinya diketahui dari laporan keuangan yang disampaikan ke kami,” jelasnya.

Menurut Maskur, dengan sistem kerjasama yang mewajibkan pihak ketiga membayar retribusi 10 persen, pemkot lebih diuntungkan dibanding sewa. Jika sistem sewa yang diterapkan, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari museum tetap atau konstan. Sebab, hitungannya berdasarkan harga sewa per meter yang sudah ditetapkan di Perda Pemakaian Kekayaan Daerah dan pembayarannya dilakukan setiap tahun.

“Kalau system kerjasama, besaran restribusi yang harus dibayar kan sesuai dengan pendapatan pihak ketiga. Makin tinggi pendapatannya, restribusi makin banyak,” tambahnya.

Tentang pajak hiburan pameran, Maskur berterus terang belum dimasukkan di point kerja sama. Itu juga masih menunggu pengeluaran pihak ketiga untuk rehab gedung, tambah daya dan penambahan AC tertutupi atau BEP.

Namun begitu, Maskur yakin pajak hiburan pameran yang ketentuan di Perda 15 persen akan dipungut mulai awal tahun depan. “Kalau Desember belum bisa membayar pajak hiburan pameran, ya kita mulai awal tahun depan,” ujarnya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel