Politik & Pemerintahan

Sosialisasi IMEI, Cegah Penyelundupan Gadget Black Market


KRAKSAAN – Upaya pencegahan gadget black market (BM) atau barang elektronik ilegal di Indonesia, terus dilakukan. Seluruh barang elektronik yang berbasis jaringan, diwajibkan untuk mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Kebijakan itu disampaikan dalam sosialisasi IMEI oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Statistik dan Persandian bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBCTMP) Probolinggo, di kantor Radio Bromo FM di Gedung Islamic Center Kraksaan, Kamis (12/11).

Kepala Seksi (Kasi) Kepatuhan Internal dan Penyuluhan pada KPPBC TMP Probolinggo Nangkok P. Pasaribu mengungkapkan, sejak 15 September lalu, telah diberlakukan pengendalian IMEI gadget. Pengendalian itu berlaku pada handphone, komputer genggam, dan tablet.

Pengendalian itu bertujuan menekan penyelundupan barang ilegal dari luar negeri. Targetnya, kerugian negara atas barang elektronik tersebut, semakin berkurang. Sebab, dalam satu tahun terakhir, kerugian negara atas barang itu mencapai Rp 2 triliun.

Kebijakan pengendalian IMEI berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 1 tahun 2020. Permen itu mengatur tentang pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI.

“Sejak dioperasikan pengendalian IMEI itu, seluruh perangkat yang IMEI-nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR (Center Equipment Identity Register) tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler,” terang Nangkok.

Di sisi lain, pengendalian IMEI bertujuan melindungi konsumen perangkat telekomunikasi. Yakni ketika membeli dan menggunakan perangkat yang sah atau legal. Selain itu, IMEI memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.

“Di Indonesia ini kan banyak pabrik-pabrik perakit perangkat telekomunikasi. Nah, kalau banyak barang ilegal masuk ke Indonesia, maka keberadaan mereka ini terancam. Negara juga dirugikan,” tandas pria yang baru 3 pekan di Probolinggo itu.

Sementara itu, Kepala Bidang Infokom pada Diskominfo Kabupaten Probolinggo Wahyu Hidayat mengatakan, sosialisasi ini merupakan upaya Pemkab Probolinggo untuk memberikan informasi seputar ketentuan barang kena cukai. Yakni meliputi hasil tembakau, rokok, dan perangkat telekomunikasi dengan IMEI.

Selain siaran live streaming, sosialisasi juga dilakukan menggunakan baliho, dan pemberitaan media massa. Harapannya, tentu saja agar pesan tersebut sampai dan diterima masyarakat. Sehingga potensi kerugian negara dapat diminimalisir. Kepentingan produsen dan konsumen juga terlindungi.

“Masyarakat agar mengerti barang apa saja yang kena cukai dan bagaimana ketentuannya. Sosialisasi kami lakukan secara live streaming melalui siaran radio, karena saat ini sedang masa pandemi Covid-19,” terang Wahyu. (yek/eem)


Bagikan Artikel