Politik & Pemerintahan

Pemkab Probolinggo Terima Penghargaan dari Kemendagri


SURABAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Yakni setelah dinyatakan mencapai kinerja sangat tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 dengan skor 3,270.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari. Penyerahan juga disaksikan kepala daerah 37 kabupaten/kota lain se-Jawa Timur, Jumat (16/10) sore di Gedung Grahadi Surabaya.

Penghargaan untuk LPPD tahun 2018 itu ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2019. Hasil LPPD tahun 2018 dituangkan dalam Rapat Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah (RKPPD) tahun 2020 dan diserahkan pada proses EKPPD tahun 2020. Tepatnya pada 4 hingga 8 Oktober 2020.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berterima kasih kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur. Menurutnya, kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur diukur beriringan dengan pemerintah pusat. Baik terkait Rencana Kerja Bersama (RKB) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Visi misi dihitung, diukur, dinilai, dan dievaluasi terkait konsistensi kesesuian program secara nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

“Dari hasil LPPD 2018 melalui EKPPD 2019 dan EPPPD tahun 2020 pada 7 Oktober, Jawa Timur memiliki indeks tertinggi dari seluruh provinsi se-Indonesia. Semua kategori kabupaten dan kota tergolong sangat tinggi. Hal ini disebabkan komitmen semuanya berseiring terus mengikuti visi misi nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajarannya. Menurutnya, penghargaan itu menunjukkan bahwa Pemkab Probolinggo telah berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.

“Perlu diperkuat jalinan komunikasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan professional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan,” terang Bupati Tantri. (yek/adv)


Bagikan Artikel