Politik & Pemerintahan

Tiga ASN Dilorot Jabatannya, NasDem Kota Pasang Badan


PROBOLINGGO – Kebijakan Pemkot Probolinggo melorot jabatan tiga pejabat karier kini menjadi bola panas. Partai NasDem dan Fraksi NasDem DPRD Kota Probolinggo pasang badan untuk tiga ASN yang dilorot jabatannya oleh pemkot. NasDem akan melaporkan Walikota Probolinggo ke 9 lembaga negara.

Nasdem memberi atensi serius pada kebijakan Pemkot Probolinggo melorot tiga pejabat. Masing-masing adalah Tutang Heru Aribowo dari jabatan staf ahli menjadi staf Kecamatan Kedopok; Dwi Hermanto dari jabatan kepala DPM-PTSP Naker menjadi staf Kecamatan Kademangan; dan Mohammad Arifbillah dari jabatan kepala UPT Pasar menjadi staf DKUPP.

Dari tiga pejabat itu baru Tutang Heru Aribowo yang telah bergerak melakukan perlawanan. Kini kebijakan pemkot tersebut makin panas dengan langkah Partai NasDem dan Fraksi NasDem yang akan melaporkan Walikota Probolinggo ke sembilan lembaga negara.

Langkah NasDem ini dijelaskan anggota dewan dari Fraksi NasDem Sibro Malisi dalam rilis Rabu (30/9) sekitar pukul 15.30 di Hotel Sinar Harapan, Jalan Bengawan Solo. Menurutnya, pelaporan itu dilakukan NasDem lantaran menilai kebijakan pemkot atau walikota terhadap tiga pejabat tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

NasDem menyebut walikota atau pemkot terburu-buru dalam memberi sanksi terhadap ketiganya. Tanpa ada pemeriksaan, ketiganya langsung disanksi disiplin berat. Padahal, di dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebastugaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

Faktanya, lanjut Sibro Malisi, ketiga pejabat tersebut dibebastugaskan terlebih dahulu, kemudian diperiksa. “Hal itu tidak sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kami berpendapat, keputusan tersebut batal demi hukum,” tandas Sibro dalam rilis yang juga dihadiri Ketua Partai Nasdem Kota Probolinggo Zulfikar Imawan.

Karenanya, kata Sibro, NasDem mendesak pejabat pembina kepegawaian, yaitu walikota, agar mengembalikan ketiganya ke jabatan semula.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut,  NasDem meminta ASN dan Non ASN agar tidak takut pada kebijakan yang sewenang-wenang. “Segera melapor ke DPRD atau Fraksi NasDem jika ada intimidasi hingga ancaman. Asal ASN dan Non ASN tersebut bekerja sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, NasDem akan membuka posko pengaduan 24 jam bagi para ASN maupun Non ASN di lingkungan Pemkot Probolinggo.  Sibro berharap, ASN dan Non ASN  segera melapor ke posko kalau mendapat ancaman dan intimidasi, baik dari atasan langsung atau dari orang yang mengatasnamakan pemerintah.

Jika ada yang bersikap seperti itu, NasDem akan menyurati 9 lembaga negara. “Ya, agar kebijakan yang merugikan pejabat karier tidak terulang kembali,” tambahnya.

Selanjutnya, kata Sibro, NasDem akan melaporkan walikota ke sembilan lembaga negara. Masing-masing ialah DPR RI cq Pimpinan Komisi II; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; Badan Kepegawaian Negara (BKN); Ketua Fraksi NasDem;  BKN II Kanreg Jawa Timur; Gubernur Jawa Timur; DPRD Kota Probolinggo, serta Walikota Probolinggo.

Mengapa NasDem tidak mendorong digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) sebelum melapor ke sembilan lembaga negara? Menurut Sibro, RDP selama ini kurang mendapat respons dari pemkot. Karenanya, jika dimungkinkan, Fraksi NasDem akan mengajukan hak angket, mengeluarkan atau menyatakan pendapat ataupun hak bertanya ke walikota.

Sibro berterus terang, Partai NasDem hanya memiliki tiga kursi di DPRD. “Kami melihat keinginan kami tidak menjadi keinginan mayoritas. Akhirnya langkah bersurat ke sembilan lembaga negara ini yang kami ambil,” tambahnya. 

Terkait kasus yang menimpa Ariefbillah yang dicopot dari jabatan kepala UPT Pasar lalu dijadikan staf di DKUPP, Sibro mengaku belum tahu masalahnya. “Mengapa dicopot dari kepala pasar, kami belum tahu. Pak Arif enggan menjelaskan ke kami,” ujar Sibro. (gus/iwy)


Bagikan Artikel