Politik & Pemerintahan

Soal Pilkades Clarak, Pemkab Probolinggo Ajukan Kasasi


PROBOLINGGO – Desakan dilakukannya Pilkades ulang Desa Clarak, Kecamatan Leces, direspons Pemkab Probolinggo. Pemkab mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah memenangkan gugatan cakades Jamil.

Pasca jatuhnya putusan banding dari PT TUN Surabaya yang memenangkan gugatan cakades Jamil, Pemkab Probolinggo tidak serta merta mengubah keputusannya terkait penetapan Imam Hidayat sebagai pemenang pilkades dan menjabat kepala desa Clarak.

Kabag Hukum Pemkab Probolinggo Priyo Siswoyo menyatakan, meski ada putusan banding dari PT TUN Surabaya, Pemkab Probolinggo masih memiliki hak untuk menolak hasil putusan tersebut. Yaitu melalui kasasi di Mahkamah Agung (MA).

“Adanya putusan banding itu tidak mengubah apapun. Karenanya kami tetap bersikukuh pada hasil Pilkades Clarak yang telah memenangkan saudara Imam Hidayat sebagai kepala desa definitif melalui Pilkades yang demokratis dan sesuai aturan yang ada,” ujarnya kepada Koran Pantura, Kamis (24/9).

Menurutnya, permohonan kasasi itu sudah dilayangkan oleh Pemkab Probolinggo ke MA pada Kamis kemarin. Permohonan kasasi tersebut merupakan jawaban resmi Pemkab Probolinggo atas putusan banding bernomor 172/G/2019/PTUN.SBY jo.No 129/B/2020/PT.TUN.SBY yang memenangkan penggunggat, yakni Jamil.

“Proses kasasi ini adalah langkah hukum lanjutan yang diambil oleh Pemkab Probolinggo atas penolakan hasil putusan banding dari PT TUN Surabaya dalam gugatan penetapan pemenang dalam Pilkades Clarak yang berakhir imbang,” sebutnya.

Dijelaskan pula bahwa sebagai tergugat, pihaknya berhak untuk mengajukan kasasi hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Sehingga tuntutan dari Jamil dan kuasa hukumnya kepada panitia Pilkades Clarak untuk mencabut atau membatalkan hasil penetapan pemenang Pilkades Clarak pada bulan November lalu, tak bisa dilakukan.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, seharusnya mereka (penggugat) memahami bahwa putusan banding tersebut bersifat tidak mengikat jika masih dilakukan proses kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga Pemkab Probolinggo dan utamanya panitia Pilkades Clarak dalam hal ini belum bisa mengabulkan tuntutan mereka,” jelasnya.

Kalaupun nantinya dalam kasasi di MA nantinya tetap memenangkan dan bahkan memperkuat putusan banding yang dimenangkan oleh Jamil dan kuasa hukumnya, maka Pemkab Probolinggo dapat segera melakukan penyesuaian terkait dengan tuntutan Pilkades ulang tersebut. “Tapi jika apabila yang dimenangkan nanti adalah panitia Pilkades, maka kami berharap kepada penggugat dannkuasa hukumnya agar Legawa,” tegasnya.

Terkait dengan konsekuensi hukum yang bakal dihadapi paska diajukannya kasasi tersebut, mantan kabid pendapatan pada badan keuangan daerah kabupaten Probolinggo ini  menyatakan pihaknya akan melakukan yang terbaik dalam jalannya sidang kasasi apabila dikabulkan oleh MA. “Pegangan kami sudah sangat kuat, yakni pada Perbup Penyelenggaraan Pilkades, sehingga kami berkeyakinan dapat menang di tingkat kasasi nanti,” katanya.  (tm/iwy)


Bagikan Artikel