PROBOLINGGO – Rencana pengadaan 11 ambulans oleh Pemkot Probolinggo menjadi pertanyaan sejumlah fraksi di DPRD setempat. Ini terungkap dalam sidang paripurna DPRD, Rabu (23/9) sekitar pukul 10.00. Fraksi-fraksi minta pemkot tidak perlu mengadakan ambulans lagi. Sebab, 18 bulan ambulans yang dibeli sebalumnya, tidak efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Heri Poniman, juru bicara Partai Gerindra saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2020. Partai Gerindra yang diketuai Aminuddin itu mempertanyakan pengadaan 11 ambulans untuk 11 kelurahan yang masih belum mendapat jatah ambulan.
Sebelumnya, Pemkot Probolinggo sudah membeli 18 ambulans yang disebar di 18 kelurahan. Partai Gerinda mempertanyakan alasan pemkot membeli lagi 11 ambulans. “Apakah hanya memenuhi misi dan visi walikota, atau memang dibutuhkan. Kenapa mau membeli 11 lagi? Padahal 18 ambulan yang sudah ada, tidak efektif,” katanya.
Dikatakan, masyarakat tidak banyak yang memanfaatkan ambulans tersebut. Selain itu, ada ambulan yang belum memiliki sopir khusus atau kekurangan sopir. Tak hanya itu, dari 18 ambulans, hanya beberapa yang dilengkapi dengan tenaga medis dan garasi. “Yang ada saja masih kekurangan sopir, medis dan garasi. Kok ini malah mau nambah,” katanya.
Partai Gerindra yang memiliki 3 kursi di DPRD Kota Probolinggo ini juga mempertanyakan pembangunan RSUD baru. Anggarannya cukup besar. RSUD baru ini diproyeksikan menjadi rumah sakit kelas atau tipe B. Padahal, pemkot sudah memeiliki RSUD dr Moh. Saleh. “Bagaimana nasib ke depan RSUD dr Mohammad Saleh? Apakah naik kelas atau turun kelas menjadi rumah sakit tipe C,” tandasnya.
Di sisi lain, Gerindra juga menilai pelayanan RSUD dr Moh. Saleh belakangan bertambah buruk Apakah kondisi seperti itu ada kaitannya dengan pembangunan RSUD baru, sehingga tidak ada semangat atau good will untuk mempebaiki pelayanan. “Ada pasien BPJS dirawat 2 hari dan diminta pindah ke ruang isolasi. Padahal saat rapid test non reaktif. Jika tidak mau dipindah, diminta pulang dan BPJS tidak berlaku,” ujar Poniman memberi contoh.
Pernyataan tajam juga disampaikan Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Masda Putri Amalia. Soal ambulans, Golkar meminta pemkot untuk menata kembali keberadaan ambulans yang sudah ada. Terutama soal sopir serta anggaran pemeliharaan serta daya dukung lainnya agar menjadi efektif . “Kami memandang 18 ambulans tahap pertama perlu ditata kebutuhannya, sebelum membeli 11 ambulans lagi,” ujarnya .
Partai Golkar juga mempertanyakan alokasi anggaran sebesar Rp 59,9 miliar untuk membiayai 4 program berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan, seperti kondisi sekolah atau dunia pendidikan yang normal. Padahal saat ini belajar-mengajar berlangsung di rumah. “Apakah pemkot tidak membuat program subsidi untuk meringankan anak didik. Mohon penjelasannya,” pinta Masda.
Partai yang diketuai Fernanda Zulkarnain ini juga meminta penjelasan soal pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum, seperti jalan. Mengingat, selama pandemi, banyak jalan yang dibiarkan rusak, tidak segera diperbaiki, sehingga membahayakan pengendara. “Sejauh mana program pemeliharaan infrastruktur akan dilaksanakan pada perubahan APBD 2020. Sedangkan waktunya terbatas atau pendek,” lanjutnya.
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan soal bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sebab, bantuan yang dijanjikan hingga Desember 2020 ternyata Agustus hingga Desember dihentikan. Padahal bantuan sembako tersebut dibutuhkan masyarakat dalam kondisi covid seperti ini. “Kami meminta penjelasan, mengapa bantuan itu dihentikan,” ujarnya.
Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh pemkot dalam sidang paripurna DPRD selanjutnya. Yaitu dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi. (gus/iwy)
