Politik & Pemerintahan

Operasi Yustisi Tak Bermasker Dimulai


KREJENGAN – Pemkab Probolinggo bersama Satgas Covid-19 setempat mulai memberlakukan operasi yustisi penggunaan masker sejak Senin (21/9). Salah satu operasi tersebut digelar di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan. Sasaran operasi ini adalah warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Dalam pelaksanaan itu, turut hadir Bupati Probolinggo sekaligus Ketua Pelaksana Satgas Covid-19 setempat Hj. P. Tantriana Sari. Ada pula Dandim 0820 Letkol Inf. Imam Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Adhryansah, Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo, dan Wakapolres Probolinggo Kompol Agung Setiono.

Operasi yustisi terjaring sedikitnya 22 warga. Tingkat pelanggaran yang dilakukan mereka berbeda-beda. Ada yang tidak memakai masker, hingga warga membawa masker namun tidak dipakai.

Bupati Tantri mengatakan, operasi yustisi penggunaan masker kali ini berbeda dengan sebelumnya. Pada operasi kali ini, acuannya adalah Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Di perda tersebut telah diatur sanksi denda uang.

“Sanksi denda ini, pada intinya kita memberlakukan denda kepada pelanggar sesuai dengan parameter yang nanti kemudian diputuskan oleh tim Hakim dari Pengadilan Negeri Kraksaan,” katanya.

Bupati Tantri berharap operasi yustisi tersebut menjadi pengingat bagi semua kalangan. Ia menegaskan operasi tersebut tidak menekankan sanksi maupun denda, serta petugas operasi. Melainkan bagaimana bisa mengedukasi masyarakat cara masker yang baik dan benar.

“Biasanya, begitu ada petugasnya baru pakai masker. Tetapi begitu petugasya lewat maskernya dicopot lagi. Namun ini lebih pada kebutuhan masing-masing pribadi. Kalau ingin sehat dan selamat, ikhtiar salah satunya memakai masker,” tegas Bupati Tantri.

Koordinator Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengungkapkan, masyarakat yang terjaring melanggar protokol kesehatan, diharuskan mengikuti sidang di tempat. Yakni setelah suhu tubuh mereka diperiksa dan diberi hand sanitizer.

Ada hakim dan jaksa yang bertugas di sidang tersebut. Berdasar aturan, jaksa menuntut pelanggar dan hakim yang menjatuhkan vonis sanksi. Sanksinya berupa denda maksimal senilai Rp 200 ribu. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan pelanggar.

“Yang jelas denda ini bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera bagi masyarakat. Tetapi operasi ini tidak akan berlangsung lama. Apabila masyarakat sudah patuh dalam penggunaan masker, maka intensitasnya akan dikurangi. Tetapi tidak akan berhenti selama masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat,” tegas Ugas. (yek/adv)


Bagikan Artikel