Politik & Pemerintahan

KPU Kota Probolinggo Ajukan Anggaran Rp 2 M


PROBOLINGGO – KPU Kota Probolinggo mengajukan dana hibah Rp 2 miliar ke Pemkot Probolinggo. Dana sebesar itu akan dipergunakan untuk kegiatan nontahapan pilkada. Pengajuan tersebut disampaikan KPU saat audiensi dengan Komisi II DPRD setempat, Kamis (17/9) pukul 09.00.

Pengajuan dana hibah nontahapan APBD 2021 terebut sebagai tindak lanjut Keputusan KPU RI nomor 364 / KU.07-Kpt / 01 / KPU / VIII / 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Audiensi digelar di ruang Komisi II. Seluruh komisioner hadir, berikut kasubbag. Dalam paparannya, Ketua KPU Ahmad Hudri mengatakan bahwa kebutuhan untuk untuk membiayai program kegiatan selama satu tahun mencapai Rp 2 miliar.  

Di antaranya, sosialisasi pendidikan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pihaknya mengajukan dana hibah karena dibolehkan sesuai Keputusan KPU RI 364 tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Guburnur dan wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Beserta Wakil Bupati dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sebelum terbit aturan tersebut, KPU daerah tidak boleh menerima dana hibah non tahapan dari pemerintah daerah atau setempat, kecuali dana hibah untuk tahapan pilkada.  “Kalau sekarang dua-duanya boleh. Kegiatan kami di KPU tidak berhenti meskipun tidak ada tahapan pilkada,” jelas Hudri.

Sebelumnya, KPU sudah berkoodinasi dengan Bappeda Litbang. Termasuk perencanaan koordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (BPPKA). Bahkan, sebelum turunnya regulasi tersebut, KPU sudah bertemu dengan walikota. “Salah satu yang kami bahas soal program kegiatan yang bersinergi dengan pemkot,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Sibro Malisi menyambut baik pengajuan dana hibah oleh KPU. Sebab, dana hibah nontahapan tersebut penting untuk menunjang program dan kegiatan KPU. “Mumpung pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2021 belum kami bahas. Jadwal dan dokumennya belum kami terima,” ujelasnya.

Tak hanya itu, Sibro Malisi meminta KPU segera mengajukan anggaran untuk hibah Pilkada, meski pilkada masih lama. Anggaran tersbut bisa dimasukkan dalam dana cadangan terlebih dahulu. “Segera saja dijaukan. Nanti bisa kami masukkan dalam Propemperda (Program Pembuatan Peraturan Daerah) tentang dana cadangan,” pungkasnya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel