Politik & Pemerintahan

Tutang Melawan, Gugat Walikota Probolinggo di PTUN


PROBOLINGGO – Kasus pencopotan Tutang Heru Aribowo dari jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, benar-benar berbuntut. Tutang melakukan perlawanan. Melalui kuasa hukumnya, Hasmoko dan rekan, Tutang yang alumnus Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta tersebut menggugat Walikota Probolinggo di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Namun, perlawanan Tutang tidak hanya lewat jalur PTUN. Selain mengajukan gugatan PTUN, Tutang juga melaporkan Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin ke Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hal itu diungkap Hasmoko didampingi rekannya, Mustaji dan Muhammad Hasyim, kepada wartawan, Kamis (3/9) pukul 16.00 di Resto Orin. Tutang juga turut hadir dengan didampingi istrinya.

Hasmoko menyatakan, langkah gugatan diambil karena kliennya tidak melakukan pelanggaran berat. Apa yang dilakukan kliennya tidak berdampak negatif terhadap pemerintah ataupun negara. Misalnya, ketidak-hadiran kliennya dalam acara peletakan batu pertama pembangunan jembatan rumah sakit baru.

“Ketidak-hadiran kami di acara itu tidak berdampak negatif pada pemerintah dan negara,” katanya. Kliennya tidak hadir karena dalam waktu bersamaan, Tutang menerima tamu yang melaporkan kerusakan Jalan Ahmad Yani lantaran dilewati kendaraan berat dan besar.

Kedua, kliennya dikatakan melakukan pelanggaran disiplin berat karena telah memosting foto bersama mantan Walikota Probolinggo dua periode HM Buchori yang dilengkapi meme.  “Yang mosting itu bukan Pak Tutang, tetapi orang lain,” jelas Hasmoko.

Karena tindakannya yang dianggap melanggar itu dinilai tidak berdampak pada pemerintah atau negara, seharusnya walikota tidak memberi sanksi berat sampai pencopotan dan penurunan jabatan. Setidaknya diberi sanksi teguran atau peringatan. “Tuntutan kami, Walikota harus mencabut dua SK tersebut. Kembalikan klien kami ke jabatan semula. Karena klien kami tidak bersalah, seperti yang dituduhkan,” tegas Hasmoko.

Sedangkan materi yang dilaporkan ke Komisi ASN dan yang digugat ke PTUN Surabaya, sama, yakni Surat Keputusan (SK) Wali Kota Probolinggo nomor X.862/2/56/425.203/2020 tertanggal 24 Agustus 2020. Surat itu membebastugaskan Tutang dari jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum.

Kedua, SK Wali Kota nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan dalam jabatan dari jabatan lama sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum ke jabatan baru, menjadi Analis Kemasyarakatan pada seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantrib) Kecamatan Kedopok.

Menurut Hasmoko, pihaknya telah melaporkan pencopotan kliennya ke Komisi ASN, Selasa (25/8) lalu. Sedangkan gugatan pencabutan dua SK Walikota baru diajukan Selasa (1/2). “Kami sepakat akan menyerahkan gugatan ke PTUN Surabaya, seminggu setelah surat laporan ke Komisi ASN dilayangkan. Ya, Selasa minggu lalu kami kirim surratnya ke komisi ASN,” pungkasnya.

Sedangkan Muhammad Hasyim menambahkan, pada SK pembebas-tugasan kliennya disebutkan kalau Tutang telah melakukan pelanggaran disiplin berat. Yakni melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 17. “Lha klien saya dianggap tidak menyimpan rahasia Negara. Rahasia Negara yang mana,” tegasnya.

Padahal, dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kliennya yang dipersoalkan foto yakni, Tutang foto bersama mantan wali kota HM Buchori. Sedang kedua, pemeriksa fokus pada pertanyaan loyalitas kliennya pada walikota saat ini. “Ini kan tidak nyambung. Jadi SK pencopotan (pembebas-tugasan) bertentangan dengan PP tersebut,” katanya.

Langkah Tutang mengajukan gugatan ke PTUN ini sejalan dengan pernyataan Wakil Walikota Probolinggo Soufis Subri. Sebelumnya, usai acara mutasi pejabat pekan lalu, Wawali Subri mempersilakan Tutang menempuh jalur hukum bila keberatan dengan keputusan pencopotan jabatannya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel