Politik & Pemerintahan

Hasan Aminuddin : Beli Pupuk tanpa Kartu Tani


KRAKSAAN – Isu seputar pupuk bersubsidi di Indonesia cukup menyita perhatian publik. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Hasan Aminuddin menegaskan, petani bisa membeli pupuk bersubsidi tanpa perlu memenuhi persyaratan memiliki kartu tani. Pasalnya, kartu tersebut sementara ini sedang dalam proses pembuatan.

Hal ini disampaikan Hasan akhir pekan lalu dalam sebuah acara di Pondok Hati di Dusun Toroyan, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. “Pembelian pupuk subsidi sementara tanpa melalui kartu. Ketika pengadaan kartu tani selesai, maka boleh realisasi dengan kartu tani,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI tersebut.

Dengan demikian, untuk sementara waktu kartu tani belum menjadi persyaratan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Namun dengan catatan tetap sesuai aturan penerima yang berlaku.

“Siapa yang boleh dapat pupuk bersubsidi? Yaitu mereka yang memiliki lahan maksimal 2 hektar. Jika lebih (2 hektar), berarti dia mencuri pupuk,” tegas mantan Bupati Probolinggo 2 periode tersebut.

Hasan juga menampik isu kelangkaan pupuk bersubsidi. Menurutnya, wacana itu salah. “Tidak ada kelangkaan pupuk. Yang ada berebut pupuk bersubsidi. Saya sudah kroscek di lapangan,” ucapnya.

Hasan lantas menyinggung sebuah aksi demo pupuk di Lamongan. Peristiwa itu menyita perhatian Komisi IV DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Pertanian. Ternyata, menurut Hasan, yang mengkoordinir demo tersebut adalah pengusaha tambak yang akan menggunakan pupuk bersubsidi untuk kepentingannya.

“Waktu itu, Dirjen saya hadirkan yang khusus mengurusi pupuk. Saya mencoba mendengarkan. Ternyata hasil investigasi dan kesimpulannya adalah permainan di bawah,” kata politisi Partai NasDem tersebut.

Ia menyatakan, uang rakyat yang dipergunakan untuk alokasi subdisi pupuk sebesar Rp 39,5 triliun. Menurutnya, alokasi itu tidak mencukupi. Oleh karenanya, ia sempat mewacanakan agar pemerintah mengganti pola subsidi pupuk menjadi subsidi hasil. “Saya pernah mewacanakan cabut saja pupuk bersubsidi, ganti subsidi hasil. Ini agar pabrik tidak mempermainkan distribusi,” tegasnya.

Teknis yang ditawarkan adalah setiap hasil pertanian di masing-masing desa dibeli oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga usaha tingkat desa itu nantinya akan berperan selayaknya Bulog untuk mewujudkan lumbung pangan desa. “Duitnya taruh di BUMDes untuk membeli hasil pertanian petani. Memang sulit dan perlu ketelatenan,” tutur Hasan.

Dengan konsep itu, maka nantinya di setiap desa akan ada lumbung desa. Sebab, hasil panen petani dibeli lalu disimpan. “Kalau ada program raskin, gak perlu kemana-mana, beli di BUMDes. Uang berputar kan di sana. Ada opsi lain yaitu menambah anggaran alokasi pupuk bersubsidi, kurang sekitar Rp 4 triliun,” terangnya. (awi/eem)


Bagikan Artikel