KRAKSAAN – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sejauh ini belum menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019. Pasalnya, pembahasan tersebut masih belum dilakukan oleh Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan haji.
Anggota Komisi VIII DPR RI H Hasan Aminuddin mengatakan, berdasar agenda di Komisi VIII, pembahasan akan mulai dilakukan pada Februari mendatang. Pihaknya dan Kemenag RI perlu memastikan perkembangan tarif akomodasi untuk jamaah.
“Kalau sudah terhitung jenis-jenis akomodasinya, barulah BPIH bisa ditetapkan,” ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan pengurus NU Cabang Kota Kraksaan di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Rabu (2/1) lalu.
Hal itu diungkapkan Hasan sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan yang diajukan seorang pengurus NU Cabang Kota Kraksaan. Di pertemuan tersebut, Pengurus dimaksud mengungkapkan bahwa saat ini ada KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang menarik BPIH sebesar Rp 39 juta. Kepada Hasan, ia bertanya apakah BPIH 2019 sudah ditetapkan.
“Komisi VIII belum membahas itu. Jadi, tidak benar bahwa BPIH telah ditetapkan. Berapa nilainya belum keluar,” tegas suami dari Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari ini.
Menurut Hasan, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum BPIH ditetapkan. Salah satu proses tersebut adalah dengan mengecek perkembangan tarif hotel yang tersedia di Arab Saudi. “Kami di Komisi VIII akan mengecek dulu untuk kepastian BPIH,” terang politisi Partai NasDem ini.
Lebih jauh, Hasan menyatakan dirinya berusaha membuat jamaah haji merasa nyaman saat beribadah. Selama beberapa tahun terakhir, Hasan mengaku concern terhadap urusan haji. “Di Komisi VIII, saya termasuk anggota yang tidak setuju BPIH diturunkan. Saya malah setuju dinaikkan, karena dengan naik, pelayanan kepada jamaah akan lebih baik,”
Dengan demikian, Hasan menyatakan bahwa ia akan mendukung kenaikan BPIH 2019. “BPIH tahun 2018 naik sekitar Rp 750 ribu daripada BPIH 2017. Tahun 2019, BPIH akan saya minta naik agar pelayanan kepada jamaah lebih nyata. Sebab masih ada beberapa problem. Misalnya di Mina, toilet di sana jauh jangkauannya dari jamaah Indonesia,” urainya panjang lebar.
Jika kenaikan BPIH 2019 disetujui, Hasan akan mendorong agar toilet di Mina bisa dibuat lebih terjangkau jamaah Indonesia. “Ini juga sekaligus evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 lalu,” ungkapnya. (eem)
