Politik & Pemerintahan

Perwali Probolinggo Dinilai Memberatkan, Kontraktor Protes


PROBOLINGGO – Peraturan Walikota (Perwali) Probolinggo nomor 81 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Pemkot Probolinggo diprotes para kontraktor setempat. Sejumlah poin dalam peraturan tersebut dinilai memberatkan. Terutama ketentuan kontraktor harus memiliki saldo di rekening dengan nominal tertentu.

Protes tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Probolinggo dengan sejumlah instansi terkait, Rabu (19/8) sekitar pukul 10.30. Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bagian Pembangunan atau Pengadaan Barang dan Jasa, dan Bagian Hukum.

Poin yang dinilai memberatkan rekanan adalah pasal 5 yang mewajibkan penyedia jasa konstruksi memiliki saldo di rekeningnya  sebesar 15 persen. Jika paket pekerjaannya senilai Rp 200 juta, maka penyedia jasa kontstruksi harus memiliki saldo setidaknya Rp 30 juta.

Selanjutnya, paket pekerjaan di atas Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar, penyedia jasa konstruksi harus memiliki saldo 10 persen. Sementara untuk paket pekerjaan di atas Rp 1 miliar sampai Rp 2,5 miliar, paling sedikit memiliki saldo 7 persen. Terakhir, paket pekerjaan di atas Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar, saldo rekeningnya sekitar 5 persen.

Pada RDP tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkot Probolinggo. Di antaranya, Inspektorat dan OPD terkait diminta memberi masukan terhadap Walikota Probolinggo perihal persyaratan yang tercantum di Perwali Probolinggo 81/2020 yang dianggap memberatkan asosiasi kontraktor. “Meski perwali itu sudah diundangkan, kan bisa direvisi atau diperbaiki,” terang Agus.

Selain itu, komisi III DPRD setempat juga merekomendasikan agar kontraktor mengajukan keberatan kepada Walikota.

Tidak ada titik temu dalam RDP tersebut. Pihak kontraktor yang mewakili 4 Asosiasi Jasa Konstruksi masih belum menerima penjelasan seputar Perwali yang disampaikan oleh Kasubag Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Aditya Ramadhan. Aditya sendiri menerangkan bahwa Perwali 81/2020 sudah selaras dengan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 14/2020.

“Perwali 81/2020 itu merupakan perubahan dari Perwali 63/2020 untuk mengharmonisasi agar tidak bertentangan dengan Permen PUPR 14/2020. Permen PUPR 7/2019 sudah tidak berlaku karena ada putusan Mahkamah Agung 64/2019,” terang Aditya.

Menurutnya, Permen PUPR 14/2020 memang tidak mengatur tentang persyaratan saldo rekening. Tetapi peraturan tersebut membolehkan dilakukannya penambahan persyaratan. Yakni dengan catatan mendapat persetujuan dari pejabat atau perangkat daerah yang memangku peraturan pemerintah daerah serta memangku kegiatan konstruksi. Dalam hal ini Inspektorat dan Dinas PUPR.

“Perwali Nomor 81 Tahun 2020 itu diterbitkan karena sudah mendapat persetujuan dari Inspektorat dan Dinas PUPR,” kata Aditya.

Di sisi lain, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Kota Probolinggo Hariyadi mengaku masih keberatan dengan perwali tersebut. Karena itu pihaknya akan meminta audiensi untuk menyampaikan aspirasi para rekanan yang tergabung dalam asosiasi langsung kepada Walikota Probolinggo.

“Seluruh asosiasi jasa konstruksi yang ada di sini akan mengajukan keberatan dan audiensi dengan Walikota. Perwali ini memberatkan kami, apalagi di masa pendemi. Masak Walikota tidak mau mendengar aspirasi kami, warganya,” sergah Hariyadi. (gus/eem)


Bagikan Artikel