Politik & Pemerintahan

Wawali Probolinggo: WTP Bukan Formalitas


PROBOLINGGO – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkot Probolinggo dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, bukan sekedar formalitas. Ini sebuah pencapaian yang diperoleh melalui proses panjang dengan berbagai indikator. Di antaranya, laporan keuangan dan bukti audit dari BPK yang harus lengkap dan disampaikan tepat waktu.

Hal itu ditegaskan Wakil Walikota (Wawali) Probolinggo Soufis Subri dalam rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (5/8) pukul 10.00. Pernyataan ini sekaligus menjawab pandangan umum Fraksi PPP dalam paripurna Senin lalu dengan agenda laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo tahun 2019.

Jawaban Pemkot Probolinggo atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam paripurna kemarin dibacakan oleh Wawali Soufis Subri. Pemkot juga menjawab pertanyaan tentang banyaknya kelemahan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Diakui, terdapat banyak kelemahan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan kas daerah, seperti penilaian Fraksi PPP. Seperti BKU dan buku pembantu tidak pernah dicetak, rekonsiliasi antara BKU dan RKUD tidak pernah dilakukan. Namun, tidak semuanya seperti itu. “Januari lalu sudah dilakukan rekonsiliasi BKU. Dan nilainya sudah sesuai dengan yang tertera di RKUD,” tandasnya.

Terkait rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, Wawali menyatakan bahwa pemkot sudah melakukan beberapa hal. Di antaranya, sosialisasi tentang pajak ke wajib pajak, mendata ulang untuk mengetahui potensi pajak dan wajib pajak baru.

“Kami juga melakukan monitoring, pengawasan dan penertiban. Selain itu, kami sudah memudahkan pelayanan pajak kepada wajib pajak,” katanya.

Ada penilaian fraksi PPP yang menyebut terjadinya penyempitan lahan pertanian dari tahun ke tahun sehingga program lahan pertanian pangan berkelanjutan belum efektif. Pemkot membenarkan penilaian itu. Tetapi, pemkot memastikan persediaan pangan seperti, beras tidak akan sampai kekurangan.

“Kebutuhan beras di wilayah kami disuplai Bulog. Kami juga telah menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di 5 kecamatan,” kata Wawali Subri. Adapun lahan pertanian pangan yang ditetapkan luasnya kurang lebih seribu hektar.

Tentang pengembangan tanaman anggur dan mangga, pemkot masih terus memberi pemahaman dan sosialisasi pada masyarakat. Itu agar masyarakat mau menanam anggur dan mangga di pekarangannya. “Bibit kami yang menyediakan,” katanya.

Tentang tiga pelabuhan yang ada di wilayahnya, Soufis Subri menyebut pihaknya sudah mendapatkan multiplier effect dari pelabuhan tersebut. Dalam jawaban ekskutif dijelaskan bahwa masyarakat ada yang menjadi supplier di bidang barang dan jasa. Selain itu, pemkot juga bisa mendapatkan PAD dari pelabuhan, khususnya pelabuhan yang dikelola PT DABN (pelabuhan baru sisi barat).

Wawali Soufis Subri menyebutkan, tiga pelabuhan yang berdomisili di wilayahnya telah berkontribusi ke PAD yakni pembayaran PBB sebesar Rp 675 juta. “Dari Pelabuhan yang dikelola PT DAB dan Pelabuhan Tanjung Tembaga,” tandasnya.

Untuk bisa ikut serta dalam pengelolaan pelabuhan, pihaknya ke depan akan membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Namun itu masih akan dilakukan kajian.

Untuk bansos sebesar Rp 2,87 miliar, yang Rp 60 juta bansos bidang pendidikan. Subri menyebut bansos tidak direncanakan. Realisasinya tidak mencapai 100 persen karena salah seorang pemohon tidak memenuhi syarat. “Kalau bantuan tidak direncanakan, diberikan kepada mereka terkena musibah yanbg tidak diprediksi. Seperti, kematian,” tambahnya. (ags/iwy)


Bagikan Artikel