Politik & Pemerintahan

PPP Kota Probolinggo: WTP Hanya Formalitas


PROBOLINGGO – Setelah sempat tertunda lantaran status lockdown, DPRD Kota Probolinggo Senin (3/8) pagi akhirnya menggelar rapat paripurna. Agendanya ialah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019. Ada sejumlah catatan yang disampaikan fraksi-fraksi. Fraksi PPP misalnya, menyebut opini WTP yang diraih Pemkot Probolinggo hanya formalitas.  

Rapat paripurna ini dihadiri Wakil Walikota Soufis Subri. Dari 30 wakil rakyat, yang hadir kemarin ada 23 orang.

Fraksi PPP yang diberi kesempatan pertama menyampaikan pandangan umum, memilih  tidak membacakannya. Robit Riyanto yang ditugasi maju ke mimbar hanya mengucapkan  pantun. Setelah itu ia menyerahkan berkas pandangan umum fraksinya kepada Wawali Soufis Subri dan Ketua DPRD Abdul Mujib.

Hal itu dilakukan karena menurut Robit, situasinya masih pandemi Covid-19. Acara yang mengumpulkan banyak orang, tidak diperkenankan berlama-lama. “Ini dalam situasi pandemi. Rapat tidak boleh lama. Aturannya seperti itu. Kami dari PPP sepakat untuk tidak membacakan pandangan umum kami,” tandasnya.

Dalam pandangan umumnya, PPP menilai pengelolaan kas daerah oleh Pemkot Probolinggo belum tertib. Selain itu, kebijakan akuntansi tentang penyisihan piutang tidak konsisten.

Mengenai kebijakan akuntansi terkait biaya dibayar di muka, PPP menilai masih tidak sesuai standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya, pengelolaan persediaan di beberapa SKPD dan unit kerja juga disebut belum tertib. Adapun proses penghaspusan aset terkesan berlarut-larut. “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya formalitas,” begitu penilaian PPP yang tertuang dalam pandangan umumnya.

Selanjutnya disebutkan bahwa pemkot belum memiliki langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belum ada upaya pemkot untuk membangun kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi. Sehingga PAD tetap rendah, padahal potensi untuk meningkatkannya terbuka luas.

PPP juga menyoroti soal luas lahan pertanian yang kian berkurang, sehingga berpengaruh pada ketersediaan beras. Dijelaskan, kebutuhan beras mencapai 21 ribu ton. Sedangkan hasil panen beras petani hanya 9 ribu ton. “Defisitnya kurang lebih 12 ribu ton. Program pangan berkelanjutan belum efektif,” ujar Robit.

Tiga pelabuhan yang ada di wilayah Kota Probolinggo juga disoroti. Pemkot dinilai kurang memaksimalkan Pelabuhan Tanjung Tembaga, Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan (PPM) dan pelabuhan baru yang dikelola PT DABN (Delta Artha Bahari Nusantara) anak perusahaan PT Petrogas Jatim Utama yang merupakan BUMD milik Pemprov Jatim.

Sementara, Fraksi PDI Perjuangan menilai serapan anggaran sangat minim dan  memprihatikan. Pandangan umum PDIP yang dibacakan Imam Hanafi menyatakan, program pada Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp 74 miliar hanya terealisasi Rp 42 miliar atau 56,45 persen.

Hal yang sama juga terjadi di  RSUD dr Moh. Saleh. RSUD anggarannya sebanyak Rp 166 miliar. Tetapi yang terserap sekitar Rp 117 miliar atau 70,56 persen saja.

Bahkan program di OPD  yang erat kaitannya dengan kemasyarakatan, seperti pada  Dinas Sosial Rp 2 miliar, hanya terealisasi Rp 1 miliar lebih atau 63,61 persen.

Begitu juga pada Dinas PUPR dan Perkim  untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan. Dari anggaran sebesar Rp 86 miliar, yang diserap hanya Rp 42 miliar atau setara dengan 48,59 persen.

Proyek rehabilitasi Pasar Baru tidak lepas dari sorotan PDI Perjuangan.  Kondisi Pasar Baru saat ini dinilai sangat memprihatinkan karena pembangunannya terus molor. PDIP bahkan mengibaratkan pasar itu “hidup segan, mati tak mau.”

Berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan bantuan gratis seragam SD dan SMP. Dalam pelaksanaannya, yang mendapatkan seragam gratis hanya siswa di sekolah negeri. Pelajar sekolah swasta tidak terealisasi.

Lalu, PDIP juga menyoroti dan mempertanyakan kesejahteraan GTT (Guru Tidak Tetap). Sebab, hingga saat ini honor GTT masih di bawah UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten).

Adapun terkait proses belajar-mengajar di rumah, PDIP juga mempertanyakan. PDIP melalui juru bicara Imam Hanafi mempertanyakan pemenuhan sarana dan prasarana jaringan internet untuk siswa di semua tingkatan saat belajar di rumah. (gus/iwy)


Bagikan Artikel